PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEMANGKU KAYANGAN TIGA BERBASIS DESA ADAT DI BALI

Authors

  • I Wayan Wahyu Wira Udytama Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar
  • I Wayan Eka Artama Bendesa Adat Lumbung Gede Tabanan Bali

DOI:

https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4672

Keywords:

Hak Kesejahteraan, Pemangku, Desa Adat.

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang artinya segala kegiatan
Negara diatur dala hukum, hukum di Indonesia bukan semata mata hanya yang
tertulis, tapi ada pula hukum yang tidak tertulis, namun memiliki ranah mengikat
yang berbeda, terkait dengan perlindungan hak kesejahteraan warga negara
tentunya telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemberian hak kesejahteraan bagi
warga negaranya, terkait dengan hal tersebut diatas maka diartikan segenap warga
negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu pula pemangku yang
memeiliki tugas melayani masyarakat dibidang keagamaan khususnya agama
hindu baik di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya perhatian dari
pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan
dari pemangku di Bali agar pemangku dapat melaksanakan fungsi pelayanan
masyarakat dengan tenang tidak ada kecemasan akan pemenuhan kesejahteraan
dan kesehatannya.

References

Buku

I Gst. MD Ngurah et al, Buku

Pendidikan Agama Hindu Untuk

Perguruan Tinggi, Departemen

Agama (Surabaya: PARAMITA,

, cet. I.

Jurnal

Mochamad Adib Zain, et.al,

KONSISTENSI PENGATURAN

JAMINAN SOSIAL TERHADAP

KONSEP NEGARA

KESEJAHTERAAN INDONESIA,

JURNAL PENELITIAN

HUKUM Volume 1, Nomor 2,

Juli 2014, Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta.

Internet

https://kbbi.lektur.id/pemangku, diakses

tanggal 5 April 2022 jam 13.31

WITA

https://hindumenulis.com/2019/07/pe

ngertian-pengelompokan-danstruktur-

pura/diakses tanggal 5

april 2022 jam 10.02 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia,

Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886

Undang Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun

tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

Undang Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun

tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 5256

Downloads

Published

2022-07-26

How to Cite

I Wayan Wahyu Wira Udytama, & I Wayan Eka Artama. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEMANGKU KAYANGAN TIGA BERBASIS DESA ADAT DI BALI. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 4(1), 113–124. https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4672

Issue

Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati

Section

Articles

License

  1. Copyright notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under aCreative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).