FEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Authors

  • I Wayan Pariawan Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Indonesia
  • Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11498

Keywords:

Illegal mining, effectiveness, law enforcement, obstacle

Abstract

Illegal mining is an activity utilized mineral natural resources which is conducted by individuals or companies that doesn’t have permission in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to knowing the effectiveness of law enforcement of illegal mining crimes in the jurisdiction of the Bali Regional Police, as well as obstacles in law enforcement. This research is empirical juridical research with primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection in this research was carried using interview techniques, documentation studies, and observation. The data obtained was then processed qualitatively and systematically. The results of the research show that law enforcement for illegal mining crimes in the jurisdiction of the Bali Regional Police is not yet effective because many cases of illegal mining are still found every year. The obstacles faced include backups from irresponsible individuals, limited facilities and infrastructure, and a lack of legal awareness among the public.

References

Buku

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Porwoleksono, Didik Endro, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya

Jurnal

Henny Yuningsih, 2017, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung, Jurnal Simbur Cahaya, 24(1), h.43-49

Sodikin, 2010, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Kanun (52), 545

Al Zuhri. (2015). Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Jom Fisip, 2 (2), 1

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published

2025-04-25

How to Cite

I Wayan Pariawan, & Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. (2025). FEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 7(01), 856–864. https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11498

Issue

Section

Articles

Citation Check