POLITIK HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

  • Pandoe Pramoe Kartika Kejaksaan Negeri Gresik
  • Andrie Dwi Subianto Kejaksaan Negeri Gresik
  • I Made Agus Mahendra Iswara Kejaksaan Negeri Gresik
Keywords: Politics of Law, Corruption, Prosecutor's

Abstract

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as one of the law enforcers who has main duties and functions in law enforcement, one of which is related to eradicating corruption. Seeing the importance of the position of the prosecutor in the special law enforcement in eradicating corruption, it is important to conduct a study of the Politics of Law to eradicate corruption in the prosecutor's office, especially during the administration of President Joko Widodo. The conclusions of this paper are the first Political Law to eradicate corruption in the era of President Jokowi's administration has similarities with previous era governments, including the issuance of regulations on eradication and prevention of corruption, the formation of adhoc teams, and several regulations in the Jokowi era that curb corruption eradication. Secondly, the Republic of Indonesia's Attorney General's Office as a government agency indirectly in making its legal policies requires policies taken by the government. The prosecutors' policies in eradicating corruption are in line with the government's intentions, namely the formation of the TP4 Team, and the emphasis on handling cases that are of legal equality which make the basis for consideration on the principle of benefit and the principle of proportionality to support the government's development and smooth running program.

References

BUKU

Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan, dalam Jurnal Antikorupsi Integritas Vol.2 Nomor 1 Agustus 2016;

Oce Madril, Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Ringkasa Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, MISWAR, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA039/A/JA/10/201 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SEJAMPIDSUS) Nomor : 1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SEJAMPIDSUS) Nomor : B260/F/Fd.1/02/2018 Tanggal 12 Februari 2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Kualitas dalam penanganan perkara

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SEJAMPIDSUS) Nomor : B765/F/Fd.1/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SEJAMPIDSUS) Nomor 845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas

INTERNET

https://kbbi.web.id/epidemi.

Published
2019-09-30
How to Cite
Kartika, P. P., Subianto, A. D., & Iswara, I. M. A. M. (2019). POLITIK HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2), 263-279. Retrieved from http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/661