KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA

  • I Nengah Susrama Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
  • Putu Angga Pratama Sukma Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Fictitious decisions, administrative efforts, decisions of the State Civil Apparatus

Abstract

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.

References

BUKU

Dyah Ochtorina Susanti, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

Lili Rasjidi & IB Wyasa, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tedy Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Jakarta.

JURNAL

N. G. de Graaf, K. J., & Hoogstra, 2013, Silence Is Golden; Tacit Authorizations in the Netherlands, Germany and France, Review of European Administrative Law 6, No. 2.

INTERNET

Irvan Mawardi, tanpa tahun, “KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah” (online), http://ptun-samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positifdan-akuntabilitas-administrasipemerintah, diakses 20 Juli 2019.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Published
2019-03-24
How to Cite
Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. (2019). KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA . Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(1), 33-47. Retrieved from http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/646

Most read articles by the same author(s)