PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp)

Abstract

Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini
memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan
pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatya tidak
diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun
2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak
pidana Narkotika. Rumusan masalah pertama, bagaimana
penerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009
terhadap seseorang yang
tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan No.
78/Pid.Sus/2019/PN
Srp)
dan
bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tidak
melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika pada perkara
pidana No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp)
Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan
menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban
pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika
tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Semarapura Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan
dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar
hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan
terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan
Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara
No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari
Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi
penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian
berdasarkan alat bukti