Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung
Keywords:
Pajak Daerah, Operasi Gabungan, Kendaraan BermotorAbstract
Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.
References
Sidik, S. H., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Rajawali Pers.
Jurnal/Artikel Ilmiah
Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 1(1), 46–68. https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68
Ramadhan, S. (2024). Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/38196/
Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2020). Law Enforcement During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studie, 5(7), 32–36. https://www.ijahss.com/Paper/05072020/1179451175.pdf
Winangun, I. B. P. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 4(2), 214–228. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5946
Yuhandra, E., Rifa’i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 1–18. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (2011).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali (2018).
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor (2020).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011).
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015).
Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).
Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
