PEMBEBANAN BIAYA PENGHIDUPAN BEKAS ISTRIKEPADABEKASSUAMI SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN

  • I Wayan Agus Vijayantera Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: marriage, divorce, cost of livelihood

Abstract

Divorce is one of the reason of the breakdown in the marriage. Divorce has some legal consequences, one of which linked the imposition of costs of their former wives to former husband. The imposition of the cost of livelihood as regulated in the law of marriage is experiencing the nature of imposition considering vagueness can be charged based on the Court ruling, but there is no indicator that became the cornerstone of the Court may or not be in charge of their former wives to former husband. In the discussion that the divorce has some legal consequences, one of which was the charge to the former husband over his wife's former livelihood cost. The imposition of the cost of livelihood needs to be emphasized especially in Marriage laws, such as the imposition of the cost of the livelihood of the former wife of taking into account the financial ability of the ex-husband, exceptions in the imposition of the cost of livelihood the former wife and the period of the grant of a subsistence cost former wife in order to give legal certainty based on justice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

I Wayan Agus Vijayantera, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penulis dilahirkan di Dempasar pada tanggal 4 November 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Udayana, melanjutkan pendidikan Program Magister¬† (S2) Di Fakultas¬† Hukum Universitas Airlangga dan saat ini penulis bekerja sebagai dosen Di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

References

BUKU:

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Erwin, Muhamad, 2013, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Is, Muhamad Sadi, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

Isnaeni, H. Moch, 2016, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung.

Syahrani, H. Riduan, 2013, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424).

Published
2019-06-10