Jurnal Yusthima

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Lely Sahara, Putu Eka Trisna Dewi, Benyamin Tungga — Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritul perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Perkawinan beda agama adalah masalah sosial yang berkembang di Indonesia. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk kedudukan hukum perkawinan beda Agama terkait putusan Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda Agama di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif yang beranjak dari konflik norma. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif normatif, dengan pendekatan statute approach, historical approach, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif IUS Constitutum atau hukum yang diberlakukan, kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tergantung pada kerangka regulasi dan norma-norma hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia melibatkan potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak. Perkawinan beda agama dapat mempengaruhi hak terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA DESA ADAT DALAM MELAKUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DENPASAR

I Made Karyadha, I Wayan Putu Sucana Aryana — Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah apabila telah dilaksanakan upacara menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat. Proses pencatatan proses pencacatan perkawinan di Kota Denpasar, tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah namun juga terdapat peran serta lembaga Desa Adat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Kepemilikan akte perkawinan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pencatatan perkawinan di kota denpasar sudah berjalan efektif. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara menimbulkan adalah dapat menimbulkan permasalah bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu, permasalah terkait hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM

Amirotul Azizah, Putu Eka Trisna Dewi — Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Dalam Undang-Undang Narkotika masih terdapat konflik norma yang terjadi pada Pasal 54 dan 103 tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127, apakah penyalahguna yang dalam hal ini pecandu narkotika wajib hanya di rehabilitasi atau dapat juga dijatuhi pidana penjara. Beranjak dari konflik norma tersebut, maka perlu diadakan pembaharuan hukum melalui reformulasi ketentuan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis merujuk pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Dalam perspektif hukum positif, konflik norma horizontal antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diatasi dengan menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam perspektif ius constituendum, reformulasi ketentuan terhadap perumusan istilah pecandu narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 13 dan penyalahguna narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 15 serta Pasal 127 yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, agar tercipta harmonisasi ketentuan rehabilitasi baik bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika guna dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan keadilan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika.

SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Ida Bagus Gede Subawa, Ni Komang Sutrisni, Reytman Aruan — Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memberikan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode Self Management and Recovery Training (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitaif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkotika untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak dan metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.

IMPLEMENTASI REGULASI PEMBATASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANALISIS KARAKTER REMAJA DI KOTA DENPASAR

Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Perkawinan di bawah umur terjadi di Denpasar sebagaimana terlihat dalam statistik kasus permohonan dispensasi kawin hingga saat ini di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai langkah preventif terhadap perkawinan di bawah umur tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis pola karakter remaja di Kota Denpasar yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa dominan remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Hal ini tentu disebabkan pola perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang cenderung memandang hamil sebelum melangsungkan perkawinan adalah wajar, dengan didukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terdiri dari faktor sosial, keluarga, dan pendidikan. Dampak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah hilangnya hak sebagai anak karena remaja yang telah melakukan perkawinan dipandang sebagai orang yang cakap untuk melakukan segala tindakan hukum. dampak lainnya melihat pada ketidaksiapan remaja untuk hidup berumah tangga dengan mempertimbangkan belum matangnya fisik dan psikis, cenderung rentang rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian.

PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 +0800

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .