Jurnal Yusthima

PENGATURAN HONORARIUM PROFESI ARBITER DAN MEDIATOR DI INDONESIA

Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Arbiter dan mediator memegang peran penting dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Indonesia, berfungsi untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui jalur pengadilan formal. Arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, sementara mediator bertugas sebagai fasilitator dalam mencari solusi yang disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan honorarium bagi arbiter dan mediator dalam konteks hukum Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Perma No. 01 Tahun 2016 yang memperkenalkan berbagai peraturan baru terkait biaya mediasi dan peran mediator. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketimpangan yang ada dalam pengaturan honorarium kedua profesi tersebut, baik dalam arbitrase maupun mediasi. Pengaturan honorarium yang adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Studi ini juga memberikan rekomendasi agar pengaturan honorarium arbiter dan mediator dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan kesepakatan yang adil antara pihak yang bersengketa. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih efektif dan adil terkait pengaturan honorarium profesi arbiter dan mediator di Indonesia.

ASAS HUKUM DAN HAK ATAS TANAH SERTIFIKAT MENURUT DALUWARSA DALAM PASAL 1963 KUHPERDATA

IGM Yogiswara Winatha — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Hukum pembuktian memiliki peran penting dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran. Artikel ini membahas asas-asas hukum pembuktian, termasuk Audi Et Alteram Partem, Ius Curia Novit, dan Nemo Testis Indoneus In Propria Causa, serta implikasinya dalam proses peradilan. Selain itu, pembahasan juga mengulas peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat, khususnya dalam konteks prinsip daluwarsa. Dengan menggali konsep-konsep ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum pembuktian dalam mencapai keadilan dalam sistem hukum. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan proses identifikasi masalah, analisis, dan pada akhirnya mencari penyelesaian.¹ Melalui penggunaan metodologi kasus, pokok permasalahan dievaluasi dengan menganalisis sumber- sumber legislatif dan meninjau sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Sumber data untuk penelitian ini mencakup sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik hukum agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk analisis data, yang kemudian diinterpretasikan untuk memfasilitasi pemecahan masalah.

PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DIGUNAKAN OLEH BURUH/PEKERJA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Lesza Leonardo Lombok — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, pegawai dan unsur pemerintah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Pasal 1 Ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Penyelenggaraan Hubungan Industrial diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan normatif maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Perselisihan Hubungan Industrial, suatu keadaan dimana adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja karena adanya perselisihan hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") atau perjanjian kerjasama. SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) adalah salah satu serikat pekerja/buruh yang fokus menuntaskan benturan hubungan industrial yang dialami oleh para anggotanya baik melalui jalur yudisial maupun non hukum.

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN

Ni Komang Ratih Kumala Dewi — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Restorative justice merupakan hal penting dalam tindak pidana perbankan terlihat dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan institusi perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. kepolisian berwenang sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 yang kemudian dapat melaksanakan restorative justice dengan dilandaskan penerapannya melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK WISATA CEKING RICE TERRACE DALAM PERSPEKTIF TRIPLE HELIX

Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Terasering adalah metode budidaya lahan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Tidak hanya bermanfaaat dalam pertanian, terasering juga menyajikan keindahan alam sehingga menjadikan terasering sebagai daya tarik wisata yang populer dewasa ini. Salah satu objek wisata terasering adalah Wisata Ceking Rice Terrace di Desa Adat Tegalalang. Pengelolaan objek wisata Ceking Rice pada mulanya kurang efektif dan muncul banyak tantangan serta kesulitan, maka dari itu konsep Triple Helix relevan terhadap pengelolaan objek wisata. Dengan metode normatif, konsep Triple Helix digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis interaksi antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis dalam mengembangkan solusi komprehensif untuk pengelolaan Ceking Rice Terrace. Pendekatan ini mendorong pembangunan yang terkendali, menghormati nilai konservasi, dan didukung oleh perjanjian yang menyeimbangkan pelestarian warisan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, Triple Helix yang memiliki tiga pihak, yakni pemerintah desa adat, akademis, dan pebisnis memiliki peran penting masing-masing. Pemerintah desa adat berfokus pada regulasi yang melindungi objek wisata, menjadikan pedoman serta batas bagi pebisnis yang prioritasnya adalah mengelola objek wisata. Sementara itu, pihak akademis menitikberatkan pada edukasi, penelitian, dan perjanjian. Ketiga pihak tersebut harus mampu berkolaborasi dalam mengelola objek wisata sehingga tidak menimbulkan kerugian.

KEWAJIBAN PEMBEBANAN BIAYA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

I Nyoman Verdy Kumbara — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0800

Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengkaji tentang pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian dan juga mengkaji tentang kesetaraan gender dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini yaitu pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan yang bersifat umum bertentangan dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 yang bersifat khusus. Pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi karena kedua orang tua pada masa sekarang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak. Sehingga peraturan yang harus dipakai ketika seorang suami dan istri bercerai yaitu pasal 14 ayat (2) huruf c UU 23/2002 jo UU 35/2014.