https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/issue/feed Jurnal Yusthima 2022-08-31T04:34:48+00:00 Lis Julianti lisjulianti@unmas.ac.id Open Journal Systems https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5042 Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif,Otonom dan Responsif 2022-08-31T03:53:53+00:00 I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa lanangperbawa@unmas.ac.id <p>Fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dan lebih terasa jika dibandingkan dengan fungsi hukum lainya. maka tidak mengherankan saat produk hukum hanya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik, mengakibatkan segala peraturan dan produk hukum yang tidak. Penulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana lebih lengkapnya mengenai konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif di pembahasan. Selain itu juga mengapa adanya konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut.</p> 2022-03-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5049 REFLEKSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM MEMILIH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI BENTUK LANDASAN KERJASAMA INSTITUSI 2022-08-31T04:08:05+00:00 I Wayan Agus Vijayantera agus.vije@unmas.ac.id I Gusti Ngurah Anom gustingurahanom14@gmail.com <p><em>Memorandum of Understanding (MoU) merupakan bentuk landasan kerjasama yang biasa digunakan institusi. </em><em>Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsep dan teknis pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerjasama institusi, dan terkait refleksi dari asas kebebasan berkontrak atas dipilihnya Memorandum of Understanding (MoU)&nbsp; sebagai landasan kerjasama.&nbsp; Memorandum of Understanding (MoU) perlu dianalisis mengingat di sistem hukum di Indonesia tidak ada pengaturannya. Atas hal tersebut, maka perlu dianalisis permasalahan hukum tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan terhadap permasalahan yakni Memorandum of Understanding (MoU) dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan kerjasama antar institusi dengan mekanisme ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan sebelum pelaksanaan aktivitas kerjasama yang menyangkut hak, kewajiban, dan sebagainya. Dipilihnya Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerjasama antar institusi tentu merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak terkait memilih bentuk landasan kerjasama sesuai dengan kebutuhan para pihak.</em></p> 2022-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5051 PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TIDAK MEMAKAI MASKER DI KOTA DENPASAR (PERSPEKTIF PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46 TAHUN 2020) 2022-08-31T04:14:01+00:00 A.A. Kt. Sudiana agungsudiana63@gmal.com I Wayan Agus Surya Mudiana agungsudiana63@gmal.com <p>Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan bagi seluruh dunia, ini disebabkan oleh munculnya penyakitbaru yang disebut COVID-19, awal mulanya muncul dari China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing provinsi termasuk Provinsi Bali. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum peraturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.</p> 2022-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5052 AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN 2022-08-31T04:26:15+00:00 Ni Made Trisna Dewi madetrisnadewishmh@gmail.com <p>Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kementerian global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas dan bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat <em>normatif</em> yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa dan akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> 2022-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5053 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp) 2022-08-31T04:30:09+00:00 Putu Gede Suriawan putugedesuriawan1978@gmail.com Putu Eka Trisna Dewi trisnadewi.ecak@gmail.com <p>Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika. Rumusan masalah pertama, bagaimana penerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika pada perkara pidana No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp)</p> <p>Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti</p> 2022-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5054 PENERAPAN NILAI OBJEK PAJAK (NJOP) TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PBHTB) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BADUNG 2022-08-31T04:34:48+00:00 I Made Sudira sudiramp2021@gmail.com <p>Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang salah satunya bersumber dari pungutan pajak transaksi jual beli tanah. Di Kabupaten Badung penerapan Nilai Objek Pajak (NJOP) tersebut diatur melalui Peraturan Bupati&nbsp; Badung Nomor 6 Tahun 2017&nbsp; tentang Penetapan Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Badung Selatan. Nampaknya penerapan pajak transaksi jual tanah tersebut belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan karena penetapan harga yang dipakai sebagai dasar NJOP tersebut masih terasa sangat tinggi dan tidak sesuai dengan realitas harga tanah sesungguhnya yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, mencari dan merumuskan model penerapan Nilai Objek Pajak (NJOP)</p> <p>Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literature-literatur hukum) yang dikumpulkan melalui teknik pencatatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik penalaran&nbsp; dan argumentasi hukum, berupa penafsiran-penafsiran atau pun konstruksi hukum dan hasil pembahasan disajikan secara deskriptif.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, prinsip dasar dalam proses jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain dengan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Untuk pihak penjual akan dikenakan PPH dan pihak pembeli akan dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Model penerapan NJOP berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kerja unit pelaksanaan teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan perlu dilakukan berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan harga pasar sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan investasi pada sektor property berjalan dengan baik</p> 2022-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar