Jurnal Yusthima

PENGHAPUSAN MISOGOINI DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM

2023-05-24T23:06:28+08:00

Misogini sebagai bentuk kebencian terhadap perempuan. Dimana kaum misoginis mendapatkan penolakan dari penganut feminism dan perjuangan kesetaraan gender. Sedangkan perjuangan feminisme masih mendapatkan pertentangan dari pemikiran filsafat yang kecenderungan menganut sistem patriarki. Untuk itu muncul permasalahan bagaimana kaum feminism dapat menghapus misogini dengan mengkritik pemikiran dari filsafat? Penghapusan terhadap paham misoginis akan sangat berpengaruh pada perjuangan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dimana sumber bahan hukum utama yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Pertentangan antara feminnisme dengan pemikiran filsafat dapat disatukan dengan upaya dekonstruksi misogini yang ditunjukkan dalam filsafat, dimana hasil dekonstruksi antara filsafat dan feminism dapat menciptakan pemikiran filsafat yang berperspektif feminis. Untuk itu antara feminism dan filsafat sama – sama harus meninggalkan fanatismenya.

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA

2023-05-24T23:09:42+08:00

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsh Indie yang pada hakekatnya masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan restorative justice.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahwa penerapan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan karena Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan terbaik untuk korban, pelaku dan pihak terkait.

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF

2023-05-24T23:12:39+08:00

Perubahan jaman menuju modern serta peningkatan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi dapat berdampak terhadap peningkatan kejahatan salah satunya kejahatan seksual begal payudara. Begal payudara dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri dan banyak terjadi di Bali. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu perlu adanya regulasi hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum pidana dan kajian kriminologi terhadap kejahatan seksual begal payudara serta mengetahui faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pemecahan masalah dilakukan secara konseptual menggunakan bahan hukum primer; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bahan hukum sekunder; pandangan para sarjana yang termuat di dalam buku literatur, artikel dan informasi melalui internet.

Tindak pidana kejahatan seksual begal payudara merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kejahatan seksual begal payudara diatur dalam Pasal 281 KUHP dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun faktor yang menyebabkan begal payudara melakukan aksinya yaitu faktor internal; biologis, moral dan kejiwaan kemudian faktor ekternal; media masa, ekonomi dan sosial budaya

IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

2023-05-24T23:16:42+08:00

Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU YANG MEMBERIKAN PERINTAH UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN

2023-05-24T23:21:24+08:00

Beban pertanggungjawaban orang yang memberikan perintah atau menyuruh melakukan tindak pidana sebagiama Pasal 55 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Alasan setaranya orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana dengan pelaku tindak pidana umumnya tentunya tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam maksud dari pembuat hukum. atas hal tersebut, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan serta tujuan pemidanaan bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan. Pada pembahasannya, meskipun pemberi perintah tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, pemberi perintah memiliki beban pertanggungjawaban yang sama dengan pelaku tindak pidana. Hal ini karena perintah merupakan kehendak yang disampaikan sebagai kunci terlaksananya perbuatan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pemberi perintah tentunya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang setara dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan

DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

2023-05-24T23:24:29+08:00

Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia. Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan yang berhubungan dengan implementasi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa: (1) undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi dan transaksi elektronik. (2) perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.