Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020

PERAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

I Made Sukamerta — 2020-11-09

Dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, perlunya sinergitas kebijakan antara pemerintah dengan desa adat yang tujuannya agar terwujudnya pemahaman yang sama mengenai Covid-19 dan cara mengantisipasinya. Peran desa adat dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dapat dijadikan sebagai wadah informasi, sosialisasi dan edukasi dengan tujuan agar masyarakat memahami bahaya Covid-19 serta protokol kesehatan mengantisipasi enyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing desa adat. Religius magis yang dimiliki oleh desa adat juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk membina dan membantu masyarakat dalam mendapatkan ketenangan agar masyarakat tidak terlalu panik selama menghadapi pandemi Covid-19.

“JOGO TONGGO” SUATU KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGAN PENYEBARAN COVID-19

Lita Tyesta ALW — 2020-11-09

Covid-19 yang muncul di Indonesia pada pertengahan bulan Maret ternyata membuat semua warga Indonesia bahkan dunia dibuat terperangah.hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan baik dalam kerangka Negara Kesatuan maupun Otonomi Daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman manajeman dan dampaknya terhadap Pemerintah Daerah. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat telah diberithukan kepada Pemerintah Daerah tentang dokumen dokumen tertulis.Tujuannya, tentu saja, agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman tentang Covid-19. Dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur yang di dalamnya membentuk Satgas JogoTonggo. Konsep ini berbasis ada kearifan lokal dan spririt gotong royong masyarakat di Jawa Tengah, sehingga dalam pelaksnaannya tidak mengalami gejolak yang berarti.

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL PENDEMI COVID-19

Citranu — 2020-11-09

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19, mengetahui pengaturan hukum aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa penanggulangan pendemi covid-19, dan mengetahui konsep tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 adalah tekanan atau keserakahan, kesempatan, rasionalitas, dan kemampuan. Pengaturan hukum yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan strategi nasional pencegahan tindak pidana korupsi, secara khusus surat edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan pendampingan, pengawasan guna meminimalisir peluang terjadinya perilaku koruptif sesuai standar operasional prosedur dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19, agar berjalan lancar, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan hukum.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PERAREM DESA ADAT DALAM PENANGANAN COVID 19

Sukawati Lanang P Perbawa — 2020-11-09

Dengan makin meluas penyebaran covid 19 ini hamper seluruh dunia sekarang ini termasuk di Indonesia dan Bali pada khususnya, pemimpin dari pusat hingga daerah akan diuji kemampuan mengelola persoalan dan penentuan prioritas yang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan daerahnya. Di Indonesia kebijkan nasional sampai daerah sudah dijalankan, dari produk undang-undang, PP, PerPres, Perda dan Pergub/PerBup. Di Bali dengan keberadan desa adat kebijakan pemerintah yang sudah dibuat, ditindaklanjuti dalam bentuk pararem dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemda dengan Majelis Desa Adat, mengingat hal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam berbagai bidang.

PERLINDUNGAN KESELAMATAN PECALANG DALAM MENGANTISIPASI COVID-19 DI BALI

I Made Hendra Wijaya — 2020-11-09

Perlindungan keselamatan pecalang dalam mengatisipasi covid-19, dapat dilihat berdasarkan 2 hal yaitu perlindungan secara eksternal dan secara internal. Dalam hal ini perlindungan ekternal terhadap keselamatan Pecalang dalam melakasanakan tugasnya dalam mengantisipasi Covid-19 adalah berdasarkan pada apa yang digunakan Pecalang dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan perlindungan internal terhadap Pecalang, terkait dengan ketahanan tubuh atau imun tubuh yang harus dijaga dalam melaksanakan tugas mengantisipasi Covid-19.

KEWENANGAN DESA ADAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI BALI

Putu Sekarwangi Saraswati — 2020-11-09

Desa adat di Bali sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Eksistensinya masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun dalam perkembangannya mengalami pasang surut hingga berganti istilah nama dari Desa Pakraman sekarang menjadi Desa Adat tidak mengurangi peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Bali yang bernafaskan agama hindu. Keberadaan Desa Adat semakin diakui status dan kedudukannya setelah dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terutama pada Pasal 5 yang berbunyi “Desa adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”. Kejelasan status ini membuat desa adat memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Kejelasan status ini secara otomatis membuat desa adat memiliki kewenangan yang diakui oleh hukum di Indonesia. Seperti diketehui bahwa beberapa bulan ini seluruh dunia mengalami wabah pandemi COVID 19 tidak terkecuali di Bali, wabah ini tidak hanya merugikan dibidang kesehatan tapi juga ekonomi serta tatanan sosial masyarakat juga ikut terdampak, sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh peranan Desa Adat dalam menghadapi wabah ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Desa Adat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Bali. Sehingga peran Desa Adat dalam mengahadapi pandemi dapat dilihat.

DESA ADAT MENJADI BENTENG TERAKHIR DALAM MEMUTUS PENYEBARAN COVID-19 STUDY PADA DESA ADAT TEGALLALANG GIANYAR BALI

I Wayan Eka Artajaya — 2020-09-02

Desa adat menjadi benteng terakhir dalam memutus penyebaran Covid-19 study pada desa adat Tegallalang Gianyar bali. Covid-19 menjadi sebuah virus pembuh karakter manusia dan melumpuhkan seluruh sistem, mulai dari sistem ekonomi, Pendidikan,dan social budaya di seluruh dunia. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah mengatur pencegahan, melalui pembatasan gerak masyarakat (PKM) work prom home serta menyediakan rumah sakit khusus untuk menangani pasien positif Covid-19. Pemerintah daerah Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada desa adat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini menjadikan Desa Adat menjadi benteng terakhir untuk memutus penyebaran virus dengan membuat perarem. Desa adat tegallalang membentuk ketentuan mulai dari penjagaan terhadap masyarakat keluar masuk desa adat tegallalang, pendataan yang dilakukan pecalang setiap malam terhadap rumah kost-kostan, penghuni kost diperkenankan untuk pulang ke asalnya, tetapi tidak diijinkan untuk kembali ke desa adat tegallalang sebelum situasi kembali normal. Dengan ketentuan tersebut desa adat tegallalang sampai saat ini tidak ada warga desa adat yang terdampak Covid-19. Selain desa adat menjadi benteng terakhir terhadap pencegahan Covid-19, desa adat juga sebagai benteng untuk menjaga tradisi budaya adat istiadat warisan leluhur yang bersifat magis dan relegius dari pengaruh budaya asing.

PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) KOTA DENPASAR BERBASIS ADAT DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19

Putu Lantika Oka Permadhi — 2020-11-09

Pandemi wabah Covid-19 menjadi problem bagi hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang terjadi akibat dilaksanakannya Pembatasan kegiatan Masyarakat. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala yang terjadi terkait fakta-fakta dari diberlakukannya tindakan PKM. Dengan adanya berbagai problematika yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan PKM ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui perilaku masyarakat setelah diberlakukannya PKM ini dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19.

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA ADAT SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN COVID-19

I Wayan Agus Vijayantera — 2020-11-09

Penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya di Bali tentu berdampak pada berbagai sector baik industry maupun pariwisata yang secara langsung mempengaruhi penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terinfeksi virus tersebut. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, peran Desa Adat difungsikan untuk mengamankan wilayahnya agar masyarakat di lingkungan Desa Adat tersebut tidak terjangkit virus covid-19. Untuk memfungsikan dan mengoptimalkan peran Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya, Desa Adat tentunya harus didukung dengan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam menyusun strategi maupun meningkatkan peran Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik dilakukan kajian mendalam terhadap urgensi kerjasama Desa Adat dalam melakukan penanganan covid-19, serta bentuk dan penyusunan kerjasama Desa Adat dalam bekerja sama dengan pihak tertentu sebagai dasar hokum menyusun dan melaksanakan strategi penanganan covid-19. Dalam pembahasannya, kerjasama merupakan hal yang bersifat penting bagi Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya. Kerjasama juga dapat dilakukan oleh Desa Adat dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan dalam melakukan pengamanan wilayah, dengan Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan covid-19, maupun dengan pihak medis dalam menangani warga yang terjangkit virus covid-19. Usulan kerjasama untuk desa adat agar dapat menggunakan bentuk Memorandum of Understanding (MoU) maupun perjanjian tertulis terutama untuk dasar hokum penanganan covid-19 di wilayahnya.

PENANGGULANGAN COVID-19 BERBASIS DESA ADAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR DESA ADAT

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari — 2020-11-09

Pandemi Covid-19 memberikan gaya kehidupan baru bagi umat manusia, termasuk dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Seperti di Bali, penanganan Covid-19 dilandaskan pada Desa Adat, sehingga aparat Desa Adat memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya penganggulangan Covid-19 ini. Keterlibatan Desa Adat dalam penanganan wabah pandemic ini tidak dalam kapasitas perlindungan pula terhadap aparat tersebut, hal ini menjadi suatu pemikiran akan keselamatan para aparat Desa Adat ini.

Melalui tulisan ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode normative dengan memaparkan logika deduktif sehingga tergambar secara jelas tentang pembentukan hukum yang dapat memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan covid-19 ini secara sistematis, artinya aturannya jelas sehingga pelaksnaannya menjadi terkendali.

Penyelamatan terhadap aparat Desa Adat sebagai pelaksana di lapangan baik terhadap edukasi dan sosialisasi maupun dalam upaya pendataan masyarakat krama desanya tersebut. Kebutuhan alat pelindung diri selain masker merupakan bentuk apresiasi yang sangat penting dalam melindungi para garda terdepan di Desa Adat tersebut. Pengaturan yang jelas menjadi produk hukum yang penting bagi keamanan aparat Desa Adat ini dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

KETAHANAN PANGAN BERBASIS ADAT (TANTANGAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI)

Komang Suarsana — 2020-11-09

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan pangan sangat meresahkan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama. Oleh karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan terganggunya sistem kehidupan masyarakat maka masalah ketersediaan pangan bagi masyarakat semakin menjadi masalah yang besar. Hal ini tentunya menjadi ancaman serius terhadap masalah ketahanan pangan pada saat masyarakat terpapar wabah penyakit seperti Covid-19.

Dalam konteks ketahanan pangan, posisi dan peran desa adat di Bali sangat strategis. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19, karena mendayagunakan potensi desa adat. Namun, belum berhasil mengatasi persoalan kebutuhan pangan dan fluktuasi harga pangan masyarakat secara optimal. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Hal ini merupakan tantangan ter sendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Secara spesifik, upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan berbasis desa adat di Bali dapat ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang, baik pada saat masih berlangsungnya pandemic maupun pasca-pandemi Covid-19.

DAMPAK COVID 19 TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT MODERN

Farida Hanum — 2020-11-09

Tujuan dari penelitian ini terkait virus covid 19 yang menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di China bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun tidak dengan Indonesia, sampai saat ini negara kita tidak menerapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan, alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Hal itu berkaitan dengan keadaan perekonomian rakyat.Pada akhirnya semua sektor ekonomi menjadi terhambat,dari mulai pengusaha kecil sampai pengusaha besar,mereka mulai mencari solusi demi terciptanya keadaan yang tetap seimbang demi menjaga kehidupan para karyawanya.Namun tidak banyak dari mereka yang harus terpaksa tutup karena akibat covid 19 ini,yang pada akhirnya banyak orang kena PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ). Tidak sedikit masyarakat yang terkena imbas psikologisnya karena keadan ini,hingga membuat masyarakat harus berfikir antara lebih penting menjaga kesehatan atau keuangan,sebuah pilihan yang sangat sulit namun perlu di pertimbangan oleh pemerintah demi menjaga kesetabilan dalam kehidupan masyarakat di era modern seperti ini.

LETAK EDUKASI MASYARAKAT DALAM STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERBASIS ADAT DI BALI

Ida Bagus Ari Arjaya — 2020-11-09

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana letak edukasi masyarakat dalam strategi penanganan Pandemi COVID-19 Di Bali khususnya dengan menggunakan desa adat sebagai pilar utama penangananya. Metode dalam penelitian ini berupa metode penelusuran kepustakaan relevan terkait dengan Pandemi COVID-19. Secara umum strategi penangan COVID-19 yaitu 1) strategi COVID-19 merupakan stategi penanganan yang berlapis yaitu dimulai dari kebijakan berupa surat edaran berisi himbauan dan instruksi detail mengenai arahan Presiden Jokowi 2) koordinasi pelaksanaan operasional Covid-19 di kabupaten/kota, 3) kebijakan di wilayah adat dengan membentuk pararem dan satgas COVID-19 Berbasis adat. Secara umum strategi penanganan COVID-19 yaitu 1) strategi COVID-19 merupakan stategi penanganan yang berlapis yaitu dimulai dari kebijakan berupa surat edaran berisi himbauan dan instruksi detail mengenai arahan Presiden Jokowi 2) koordinasi pelaksanaan operasional Covid-19 di kabupaten/kota, 3) kebijakan di wilayah adat dengan membentuk pararem dan satgas COVID-19 Berbasis adat. Edukasi masyarakat di Bali merupakan kegiatan yang unik karena edukasi tersebut tidak hanya bersifat material (skala) akan tetapi juga secara immaterial (niskala) kombinasi kedua konsep ini di dalam penanganan kasus COVID-19. Informasi edukasi yang diberikan harus berdasarkan hasil analisis dan melibatkan ahli secara multidisipliner. Cara penyampaian informasi ke masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Cara berkomunikasi harus memperhatikan cara berdialog, konteks, karakter masyarakat, dan manajemen emosi ketika penyampaian materi.

MELALUI KOMUNITAS DESA ADATDALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19DENGAN FENOMENA SEKALA-NISKALA MASYARAKAT BALI

I Gusti Bagus Hengki — 2020-11-09

Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur (penegakan hukum terukur). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan perkembangan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina) atau isolasi, protokol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah ), Alat Pelindung Diri ( APD ), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM) , membentuk Satgas terpadu Covid-19, dan sebagainya.

Dari sisi masyarakat Bali (Provinsi Bali ) semua upaya nyata/riil dalam percepatan penanggulangan Covid-19 tersebut di atas, dikenal dengan istilah “ sekala “, dan istilah sekala ini tidak dapat dipisahkan dengan istilah “ niskala” (tidak nyata/abstrak) yang merupakan satu kesatuan sistemik.. Fenomena sekala - niskala oleh masyarakat Bali dalam wadah desa adat yang memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali berupa kearifan lokal yang masih hidup (law living), yang masih diakui dan dilaksanakan.dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam tulisan ini akan dikaji, dibahas, di analisis secara ilmiah percepatan penanggulangan Covid-19 melalui komunitas desa adat dalam fenomena sekala-niskala oleh masyarakat Bali, dengan metodologi normatif deskriptif.

PEMBERIAN SANKSI SOSIAL OLEH DESA ADAT TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER DI ERA PANDEMI COVID 19

Ni Komang Ratih Kumala Dewi — 2020-11-09

Di tahun 2020 tepatnya sekitar bulan Maret seluruh dunia termasuk Indonesia di kagetkan oleh wabah virus yang di kenal dengan nama virus Corona, virus ini sangat berbahaya karena dapat mematikan nyawa manusia dan virus ini dapat menyerang manusia dari berbagai usia, baik itu orang tua, remaja dan anak-anak. Di Bali pada khususnya yang saat ini wabah virus corona semakin meningkat membuat resah masyarakat maupun pemerintah setempat. Sehinga membuat pemerintah mencari langkah-langkah untuk mengurangi atau menekan penyebaran virus corona ini di Bali, adapun salah satu langkah yang diambil dengan membuat aturan khusus pengguna roda dua atau sepeda motor agar menggunakan masker saat bepergian demi mencegah penyebaran corona. Tapi saat diterapkannya aturan ini ternyata masih banyak masyarakat yang melanggarnya untuk itu di buatkanlah sanksi sosial agar member efek jera kepada masyarakat yang melanggar agar tidak mengulanginya lagi. Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya virus corona dan pemberian sanksi sosial oleh desa adat terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan masker di era pandemic covid 19. Sanksi merupakan tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan memaksa seseorang menaati aturan.

KEARIFAN LOKAL DAYAK BENUAQ KUTAI BARAT DALAM PERAYAAN TOLAK BALA UNTUK MENANGKAL DAMPAK COVID 19

Sabalius Uhai — 2020-09-02

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kearifan lokal suku dayak benuaq Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur. Suku dayak benuaq adalah bagian dari suku yang mendiami pulau borneo atau biasa disebut pulau Kalimantan. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengamatan dan melakukan wawancara secara mendalam dan akan dianalisis secara kualitatif lalu disusun sistematis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat dayak benuaq sangat penduli dengan kebudayaan yakni tradisi leluhur, dengan adanya dampak pandemik Covid 19, orang dayak benuaq mengadakan kegiatan menolak bala dengan tujuan agar masyarakat setempat terhindar dari sakit penyakit secara khusus terhindari dari virus Korona atau Covid 19.

SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS DALAM PENCEGAHAN DAN UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama — 2020-11-09

Bali sebagai barometer pariwisata dunia tetap menawarkan daya tarik yang luar biasa kepada masyarakat dunia untuk menikmati pesona pariwisata bali yang bernafaskan pada budaya dan kearifan lokal bali, dengan adanya pandemi covid 19 yang mewabah melanda seluruh belahan dunia termasuk juga bali, membuat segala pihak dibali berperan aktif dalam mencegah dan menangani pandemi covid-19 di bali, desa adat dan desa dinas di Bali merupakan ujung tombak sistem pemerintahan di Bali yang memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas masyarakat di bali, permasalahan yang muncul pada saat ini dibali adalah seperti apa sinergi desa adat dan desa dinas di bali dalam mencegah dan mempercepat penanganan covid-19 di Bali serta kendala yang masih dihadapi oleh desa adat dan desa dinas untuk masalah tersebut, penelitian ini Menggunakan metode yuridis empiris yang menitik beratkan pada pendekatan fakta hukum di masyarakat terkait dengan sinergi desa adat dan desa dinas di bali dalam upaya pencegahan dan penenganan covid 19 di bali, sehingga dalam penelitian ini didapatkan bahwa desa adat dan desa dinas dibali memiliki peranan masing masing dalam upaya pencegahan dan upaya percepatan penanggulangan covid 19 di bali, masing masing memiliki regulasi yang saling mendukung antara desa adat dan desa dinas untuk menjadikan bali bersih dari pandemi covid 19, sehingga peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mensukseskan upaya desa adat dan desa dinas guna mendukung upaya yang dilakukan oleh desa adat dan desa dinas di Bali.

PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KUTA DAN DESA ADAT KUTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN TERHADAP WARGA YANG TERKENA DAMPAK COVID-19

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi — 2020-11-09

Diawal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus atau Covid-19. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, yang pertama kali muncul di kota Wuhan China. Di Indonesia sendiri pertama dilaporkan pada tanggal 2 maret sejumlah 2 kasus dan hingga kini sudah mencapai hingga ratusan ribu kasus. Penyakit ini telah memberikan dampak yang sangat besar baik social dan ekonomi karena penyebarannya yang sangat begitu cepat. Pemyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin, sehingga pemerintah pun menghimbau untuk melakukan Physical Distancing, karena dampak dari Covud-19 inilah banyak orang yang kehilangan pekerjaanya. Disinilah peran LPD dan desa adat sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terkena dampak Covid-19. Lokasi penelitian dilakukan di desa adat kuta karena kuta merupakan daerah pariwisata yang pastinya terkena dampak sangat besar. Penulisan ini mengambil rumusan masalah bagaimanakan peran LPD Bersama desa adat kuta dalam memberikan bantuan terhdapa warga yang terkena dampak Covid-19.

ANALISIS AKTIVITAS BELAJAR DARING MAHASISWA BK IKIP PGRI BALI PADA PANDEMI COVID-19

I Wayan Juliawan — 2020-11-09

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif tentang aktivitas belajar daring mahasiswa BK IKIP PGRI BALI berdasarkan kebijakan untuk belajar di rumah selama masa tanggap darurat COVID-19. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian survey. Teknik pengumpulan data yang dipakai memakai teknik komunikasi secara tidak langsung dengan alat pengumpul data melalui penyebaran angket menggunakan media Google Form. Responden pada penelitian ini berjumlah 126 mahasiswa BK. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan aktivitas belajar daring mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 atas kebijakan belajar di rumah “cukup baik”. Dengan keadaan force majeure dan dengan segala tantangan dan hambatan yang ada diharapkan kedepan bisa dijadikan evaluasi serta pengalaman dalam pembelajaran daring baik bagi mahasiswa maupun dosen.

SINERGI PEMERINTAH BERBASIS ADAT DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19

Dewa Ayu Puspawati — 2020-11-09

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di tahun 2020 menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. COVID-19 ini disebabkan oleh virus Sars-Cov-2 dengan penyebaran yang cepat dari manusia ke manusia melalui droplet. Virus ini menyebabkan gangguan pernapasan akut dengan masa inkubasi hingga 14 hari. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia, khususnya Bali terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sinergi pemerintah berbasis adat di Bali dilakukan dengan melibatkan pecalang sebagai penegak hukum adat di Desa Pakraman. Pecalang sebagai organisasi adat dilibatkan sebagai Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1571 Tahun 2020. Tugas Satgas Gotong Royong ini terdiri dari tugas secara sekala dan niskala. Masing-masing Desa Pakraman terlebih dahulu menetapkan awig-awig yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda sosial dan denda material berupa beras lima kilogram atau dapat diuangkan sebesar Rp 50.000.

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI YANG BERKELANJUTAN

Ida Bagus Brata — 2020-11-09

Pelestarian warisan budaya merupakan tugas dan tanggungjawab semua komponen masyarakat, karena identitas suatu bangsa dapat dilihat dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi identitas kebudayaan Bali melalui deskripsi secara utuh dan mendalam tentang warisan budaya dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan: Warisan budaya merupakan sebuah amanat yang wajib dijaga, dilindungi, dikembangkan, dan dilestarikan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Prioritas utama pengembangan pariwisata adalah membangun manusianya, terutama pemberdayaan masyarakat lokal, kepuasan wisatawan, dan kelestarian warisan budaya sebagai sumber daya pariwisata. Sinergisitas antara kesejahteraan masyarakat lokal, kepuasan wisatawan, dan kelestarian warisan masa lalu terpenuhi, itu berarti pembangunan pariwisata Bali yang keberlanjutandapat diwujudkan.

PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GERING AGUNG COVID-19 DI WEWIDANGAN DESA ADAT PUCAKSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

Dewa Nyoman Wija Astawa — 2020-11-09

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Adat Pucaksari yang bertujuan untuk mengetahui (1) peranan pecalang Desa Adat Pucaksari dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, (2) dampak dari terjadinya Covid-19 terhadap masyarakat Desa Adat maupun Desa Dinas. Subyek penelitian ini adalah: Masyarakat Desa Adat Pucaksari yang meliputi: Perbekel Desa Pucaksari, Bendesa adat, ketua pecalang Desa Adat, anggota masyarakat yang menjadi anggota pecalang Desa Adat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Hasil penelitian ini adalah: (1) terjadi pergeseran fungsi dan peranan pecalang, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama, membantu satgas Covid-19 di bawah koordinasi satgas gotong royong Desa Adat Pucaksari; kedua, bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban pelaksanaan Yadnya; ketiga, mengatur kegiatan usaha (2) dampak dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan pecalang terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan artinya citra Desa Adat Pucaksari terangkat dengan pecalang mengalami pergeseran fungsi dan peranan di Desa Adat Pucaksari sedangkan untuk Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

I Wayan Wiryawan — 2020-11-09

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konsep penetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Untuk menganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu pemerintah juga mengambil kebijakan seperti keringanan biaya listrik, keringanan kredit, dan menggelontorkan anggaran Rp. 405,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan ditengah wabah Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebagai wujud bantuan kepada masyarakat.

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL BALI DI DUNIA PENDIDIKAN

I Putu Oktap Indrawan — 2020-11-09

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui integrasi kearifan lokal pada tingkat: (1) lembaga, (2) kurikulum, (3) pembelajaran, dan (4) sumber belajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode Systematic Review dengan langkah-langkah: (a) Identifikasi masalah; (b) Menetapkan lokasi basis data; (c) Seleksi hasil dan pemilihan penelitian yang relevan; (d) Ekstraksi data dari studi individu; (e) Sintesis hasil dengan metode naratif; dan (f) Penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pada tingkat lembaga kearifan lokal diintegrasikan dapat berupa: (a) Pondasi manajemen dan tata ruang, (b) Sebagai konteks dan konten dalam penenaman nilai karakter bangsa, dan (c) dasar evaluasi kualitatif manajemen lembaga; (2) Pada tingkat kurikulum integrasi kearifan lokal dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran lokal dan atau hidden curriculum. Ditinjau dari konten kearifan lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum berupa: pengetahuan lokal, teknologi lokal, dan nilai kearifan lokal; (3) pada proses pembelajaran integrasi kearifan lokal dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal sebagai konten, konteks, padanan karakter bangsa, dan atau sebagai langkah-langkah dalam proses pembelajaran; (4) Integrasi Kearifan Lokal Bali dalam sumber belajar saat ini baru berupa konten/materi dan sebagai langkah/proses pembelajaran.

PERKULIAHAN ONLINE DENGAN APLIKASI ZOOM DALAM PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19

I Made Wena — 2020-11-09

Pandemi Covid-19 telah memaksa manusia mengubah perilaku dalam berbagai aspek dan berbagai bidang, tak terkecuali juga bidang pendidikan. Kebijakan secara mendasar yang dilakukan pemerintah untuk dunia pendidikan dalam masa Pandemic covid-19 adalah adanya kebijakan belajar dari rumah untuk semua jenjang pendidikan. Kebijakan ini mengubah cara lembaga pendidikan melakukan proses pembelajaran, dari semula pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh. Siap belum siap, pandemi covid-19 memaksa perguruan tinggi yang sebelumnya tidak maksimal menyiapkan dan menerapkan pembelajaran online untuk wajib melaksanakan secara penuh. Mahasiswa serta dosen yang sebelumnya kurang interes melaksanakan pembelajaran online dituntut wajib melakukan perkuliahan online. Karena esensi dari perkuliahan adalah adanya dialog antara mahasiswa dan dosen atau antara mahasiswa dengan mahasiswa, maka dalam pelaksanaan perkuliahan secara online diperlukan aplikasi yang dapat menjamin terlaksananya dialog tersebut. Dari sekian banyak fasilitas internet untuk perkuliahan online, aplikasi Zoom merupakan salah satu pilihan yang direkomendasikan untuk dipergunakan dalam perkuliahan secara online. Aplikasi Zoom sebagai aplikasi video conference sangat memadai dipergunakan dalam perkuliahan online. Kelebihan pemanfaatan aplikasi Zoom antara lain (1) suasana Perkuliahan seakan-akan tetap seperti di dalam kelas, (2) dosen dan mahasiswa bisa melalukan dan melihat presentasi selayaknya pertemuan tatap muka di kelas, dan (3) kualitas video conference sangat baik dengan dengan berbagai fitur pilihannya. Sementara kekurangan dalam pemanfaatan aplikasi zoom dalam perkuliahan online diantaranya (1) keterbatasan jaringan internet berkualitas untuk semua wilayah, (2) keterbatasan kepemilikan perangkat keras sesuai spesifikasi minimal oleh mahasiswa, (3) keterbatasan kuota internet, dan (4) boros biaya.

STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 BERBASIS ADAT DI BALI

Ni Putu Noni Suharyanti — 2020-11-09

Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 yang telah menyebar ke 188 negara. World Health Organization (WHO) telah menetapkan kasus COVID-19 sebagai pandemi global. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebarannya yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Berbagai strategi telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak wabah virus ini juga telah melakukan berbagai upaya baik preventif, kuratif, maupun promotif. Bahkan untuk menangani penyebaran virus Covid-19, pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa regulasi nasional. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran virus COVID-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Pemerintah daerah Bali pun telah menerbitkan beberapa Peraturan Gubernur dan Surat Edaran yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 maupun dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus COVID-19. Penerbitan regulasi saja ternyata tidak cukup menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Bali, sehingga sangat penting didukung oleh langkah atau strategi lain yang mampu efektif menekan laju penyebaran virus. Strategi dimaksud adalah strategi berbasis adat, dimana ikatan sosial yang terjadi antara desa adat dengan masyarakat di Bali menjadi salah satu kunci efektif dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, keberadaan desa adat memiliki peran penting dalam mengatur warganya untuk mematuhi protokol kesehatan.

POTRET PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN WHATSAPP, GOOGLE CLASSROOM, DAN YOUTUBE DI MASA PANDEMI COVID-19

Gusti Ayu Dewi Setiawati — 2020-09-02

Pandemi Covid-19 telah mengancam dan menantang berbagai sektor, salah satunya adalah bidang pendidikan. Namun dengan adanya e-learning tantangan Covid-19 ini terjawab dan sekaligus memunculkan masalah baru, yaitu e-learning itu sendiri, yang mencakup berbagai faktor yaitu pengajar/guru, peserta didik, infrastruktur, dukungan managemen, budaya di sekolah dan kecenderungan untuk belajar tatap muka (So and Swatman, 2006). Hal tersebut juga berlaku pada mahasiswa semester IV di Program Studi (Prodi) Pendidikan Biologi Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, di mana dosen dan mahasiswa juga dituntut untuk menggunakan platform yang memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Sejak terjadinya pandemi, sebagian besar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi telah kembali pulang ke kampung halamannya. Agar tetap bisa belajar dari rumahnya, ke-19 mahasiswa tersebut menggunakan aplikasi seperti, whatsapp, google classroom, dan youtube, seperti yang telah dilakukan pada pembelajaran mata kuliah Materi IPA SMP di semester genap tahun 2019/2020. Kolaborasi penggunaan ketiga aplikasi tersebut menimbulkan interaksi belajar, di samping juga sangat meringankan mahasiswa dari segi biaya.