Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021
Penataan ruang diperlukan mengingat adanya keterbatasan ruang yang bisa dimanfaatkan di muka bumi ini, namun di lain pihak populasi manusia terus meningkat dan aktivitas manusia tidak terbatas. Ruang pun bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk flora dan fauna. Seringkali penataan ruang dianggap sebagai hambatan dalam berinvestasi dimana di era globalisasi ini, investasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing wilayah. Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi momentum untuk mengubah rencana tata ruang menjadi daya tarik investasi pembangunan dan bukan lagi menjadi penghambat. Percepatan penataan ruang di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai inovasi, yaitu dalam peningkatan pemanfaatan teknologi digital, integrasi kelembagaan dan kebijakan dengan tetap memastikan keberlanjutan lingkungan. Percepatan penataan ruang di Indonesia juga perlu didukung dengan inovasi dalam peran sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kearifan lokal. Percepatan penataan ruang dengan berbagai inovasi tersebut memungkinkan wilayah untuk cepat tumbuh sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, tema yang diusung dalam Seminar Nasional 2021 ini adalah “Inovasi dalam Percepatan Penataan Ruang di Indonesia”.
PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR SECARA KONSISTEN
Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008. Kawasan ini berkembang sangat pesat, baik dalam pertumbuhan penduduknya maupun dalam perkembangan fisik pemanfaatan ruangnya. Kawasan ini secara geografis dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang terdiri dari kawasan hulu, penyangga, dan hilir. Kawasan hulu merupakan daerah pegunungan dan kawasan resapan air. Selain itu, terdapat kawasan penyangga Jakarta pada wilayah Depok, Sentul, dan Cibinong. Pada kawasan hilir terdapat Metropolitan Jakarta yang sangat dipengaruhi oleh perilaku aliran DAS Ciliwung. Berdasarkan sejarahnya, sudah ada beberapa Keputusan Presiden (Keppres) yang mempersyaratkan untuk kontrol pembangunan di Kawasan Jabodetabekpunjur ini karena dipesankan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi secara ketat pengaturan tata airnya dan pengaturan pertumbuhan penduduk serta fisik permukimannya. Hingga saat ini, perumahan serta fasilitas pada Kawasan Jabodetabekpunjur diprediksi tumbuh hingga 8-10 %. Sementara itu, 50% lalu lintas angkutan kontainer di wilayah Jabodetabekpunjur adalah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Pada angkutan penumpang sendiri, setidaknya terdapat 25,8 juta orang melakukan perjalanan pulang pergi setiap harinya sebagai komuter. Pada kawasan ini tumbuh kota-kota baru sebagai permukiman, misalnya Lippo Cikarang, Delta Mas, Bintaro Jaya, dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah membuat arahan kebijakan penguatan pengendalian pemanfatan ruang di kawasan tersebut dengan metodologi yang digunakan bersifat deskriptif menguraikan data dan membuat analisis. Perkembangan Kawasan Jabodetabekpunjur jika dibiarkan akan terus tidak terkontrol, menjadi masif dan akan memberikan permasalahan antara lain tidak efisiensinya penyediaan infrastruktur, pemanfaatan tata air terganggu (banjir dan longsor), dan kemacetan. Secara keseluruhan, hal tersebut tidak menunjukkan keberlanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini adalah arahan kebijakan yang konsisten sebagai kontrol terhadap pembangunan tersebut. Pengendalian pembangunan diwujudkan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang, insentif-disinsentif, dan sanksi. Kontrol pembangunan dikembangkan melalui kolaborasi dengan didukung oleh pentahelix pemangku kepentingan. Pentahelix tersebut terdiri dari pebisnis, pemerintah, komunitas, media, dan akademisi.
Copyright (c) 2021 Panitia Seminar Nasional ASPI 2021
KONSEP PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB) GUNUNGAPI AGUNG DI KABUPATEN KARANGASEM, PULAU BALI
Pulau Bali dan sekitarnya merupakan bagian dari seismotektonik Indonesia. Daerah ini dilalui jalur pegunungan Mediteranian dan adanya zona subduksi akibat pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Hal ini yang menyebabkan potensi bahaya di Pulau Bali khususnya Kabupaten Karangasem mempengaruhi tingkat kerawanan bencana gempabumi maupun gunungapi. Tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Kabupaten Karangasem membutuhkan kesiapsiagaan di tahapan pra bencana. Respon rehabilitasi dan rekonstruksi tidaklah efektif karena memerlukan pembiayaan dan investasi yang besar. Upaya kesiapsiagaan pada tahapan pra bencana dilakukan melalui peningkatan kualitas tata ruang berdasarkan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi tata ruang terutama muatan rencana pola ruang dan pengembangan infrastruktur mitigasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan alat analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), praktik baik, dan literatur maupun kebijakan dari berbagai sumber. Output dari penelitian ini menghasilkan arahan rekomendasi tata ruang sesuai dengan tingkat kerawanan bencana Gunungapi Agung.
INOVASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN MARITIM DI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE-KOTA TIDORE KEPULAUAN)
Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi merupakan wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki luas wilayah daratan lebih kecil dari luas wilayah perairan. Kota Ternate diamanatkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Provinsi Maluku Utara juga dilewati oleh jalur ALKI III sehingga memiliki potensi yang strategis dalam bidang perekonomian, pariwisata, sosial, budaya dan politik. Terdapat 4 aspek fokus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pembangunan wilayah yang berbasis kemaritiman, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya Maritim; (2) Kedaulatan maritim; (3) Sumber Daya Alam dan Jasa; dan (4) Infrastruktur. Saat ini perkembangan kota di provinsi ini hanya terjadi di Kota Ternate yang merupakan pintu gerbang masuknya Maluku Utara. Inovasi pengembangan infrastruktur di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan (Kota Sofifi dan Pulau Tidore) dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perkembangan wilayah yang tidak merata dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana melakukan pemerataan pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi Maluku Utara. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil dari penulisan ini adalah pemerataan pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan meningkatkan potensi yang ada di setiap wilayah dengan merumuskan konsep kota masa depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan. Kota Ternate dikembangkan sebagai pusat perdagangan, Kota Sofifi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan serta Pulau Tidore sebagai pusat pariwisata. Integrasi antara pengembangan wilayah juga dilakukan dengan inovasi infrastruktur pendukung ke wilayah lain di sekitarnya yang sangat dibutuhkan sebagai trigger pengembangan aktivitas perekonomian
PERKEMBANGAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU
Perencanaan Wilayah dan Kota merupakan keilmuan yang telah lama di Indonesia. Perkembangan keilmuan ini dimulai dari ITB, UNDIP, kemudian diikuti universitas lainnya. Obyek perencanaan dari bidang PWK ialah ruang yang dijabarkan dengan lengkap dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah di timur Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir perkembangan kelimuan PWK-nya belum seluruh daerah paham terkait urgensinya. Tujuan penulisan ini adalah menceritakan terkait sejarah penataan ruang di Indonesia, perkembangan PWK di Indonesia, dan perkembangan PWK di Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Kemudian dengan data berupa informasi dari buku, artikel, peta serta dokumen lainnya sebagai langkah awal untuk dijabarkan terkait perkembangan keilmuan PWK di Maluku. Pembahasan pertama penulisan ini yakni terkait praktik perencanaan di Indonesia yang dipengaruhi beberapa faktor yakni perkembangan paradigma perencanaan di dunia, perubahan pemerintahan, perkembangan pendidikan dan pelatihan, pengaruh dan aliran perencanaan luar negeri, perkembangan kelembagaan, dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pembahasan berikutnya yakni perkembangan PWK di Indonesia dimulai dari ITB hingga saat ini berjumlah 74 sekolah perencana dari tingkatan S-1 hingga S-3 yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan data keanggotaan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dan ASPI sebagai organisasi yang terkait dengan PWK terus mengalami perkembangan dan dengan Permen ATR nomor 15 taun 2021 terkait Forum Penataan Ruang sehingga perlu melibatkan 2 organisasi tersebut dalam penataan ruang di daerah. Yang terakhir yakni perkembangan PWK di Maluku dimulai dengan dibukanya program studi PWK di Universitas Pattimura pada tahun 2014 dan terbentuknya IAP Maluku pada tahun 2019. Peran planner Maluku kedepannya dapat membantu dalam penataan ruang di daerah terutama dalam masa pandemi covid-19 yakni diantaranya dengan konsep high density, melakukan rencana penyesuaian ruang publik serta jaringan transportasi untuk Non Motorized Transport dan juga rencana sarana pengolahan limbah B-3 covid-19 di Kota Ambon
DAMPAK EKONOMI PENGEMBANGAN WISATA RIAM ENSILING DI DESA LUMUT KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU
Riam Ensiling merupakan salah satu objek wisata alam yang dalam pengembangannya kawasan wisata ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru seperti berjualan minuman dan makanan ringan serta memberlakukan biaya tiket masuk bagi wisatawan. Masyarakat dinilai mampu melihat potensi dari kawasan wisata Riam Ensiling agar lebih mandiri secara finansial. Tujuan penelitian adalah untuk melihat dari pengembangan kawasan wisata Riam Ensiling terhadap masyarakat di sekitarnya dalam aspek ekonomi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berlandaskan asas postpositivisme dengan metode deskriptif. Observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan teknik purposive sampling terhadap masyarakat. Hasil penelitian adalah pengembangan kawasan wisata ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya. Muncul lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat selain dari sektor pertanian. Minat wisatawan yang tinggi terhadap hasil hutan di sekitar kawasan wisata menyebabkan peningkatan terhadap inisiatif masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan mengelolanya. Meskipun demikian, kegiatan pariwisata di kawasan wisata Riam Ensiling tidak memberikan dampak pada pendapatan regional pemerintah dan harga bahan pokok di pasaran.
KEBIJAKAN ‘ONE FAMILY ONE SEED’ SEBAGAI MODEL PENATAAN HUTAN KOTA BERBASIS KETAHANAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA RAMAH LINGKUNGAN
Pembangunan fisik di perkotaan yang terjadi secara masif dalam beberapa waktu ini telah memicu berbagai dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kesan kumuh di perkotaan pun kian kian terasa kental akibat pola interaksi yang buruk yang ditunjukkan oleh warga terhadap komponen fisik perkotaan. Salah satu dampak yang dapat dirasakan saat ini adalah ketika ruang-ruang hijau pada sudut perkotaan, seperti Hutan Kota kini mulai hilang akibat porsi ketersediaan lahan yang semakin menyempit. Beberapa persoalan laten yang mendasarinya diantaranya persebaran vegetasi hutan perkotaan yang tidak merata akibat alih fungsi lahan yang dilakukan secara sporadik. Disisi lain, kondisi tersebut diperburuk dengan ketiadaan aturan dan sanksi yang bersifat mandatory yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mencapai target luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis kemudian mengusulkan model penataan hutan kota One Family One Seed untuk mendorong proporsi ruang terbuka hijau secara optimal. Hadirnya kebijakan ini merupakan instrumen yang bersifat sukarela yang bertujuan mendorong kontribusi aktif tiap keluarga dalam melakukan penataan hutan kota. Sederhananya, setiap keluarga mengajukan permohonan diri secara mandiri untuk melakukan kegiatan penyemaian satu benih pohon di kawasan kelola hutan kota pada lokasi yang telah ditetapkan pada tiap kelurahan. Nantinya, setiap keluarga dapat memperoleh bukti sertifikasi pohon yang akan menjadi bukti keterlibatan aktif keluarga tersebut dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Uniknya, formulasi kebijakan ini didukung penuh dengan pengembangan skema insentif/disinsentif sebagai stimulus untuk mendorong ketaatan keluarga dalam melakukan proses penataan hutan kota sehingga tujuan pembangunan kota ramah lingkungan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, serta didukung oleh pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian disusun secara deskriptif-analitis sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai berikut; (i) Hasil analisis persoalan factor-faktor yang melandasi terhambatnya penataan hutan kota, (ii). kebijakan One Family One Seed mampu mendorong terwujudnya pembangunan kota ramah lingkungan.
MODEL DINAMIKA SPASIAL PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN BOGOR UTARA DAN KESELARASANNYA DENGAN ARAHAN TATA RUANG KOTA BOGOR
Pertambahan penduduk Kota Bogor sebagai daerah penyangga DKI Jakarta selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Fenomena aktivitas perkotaan dan peningkatan kebutuhan lahan adalah suatu rangkaian satu sama lain yang saling mempengaruhi. Beban pusat kota yang berada di sekitar Kebun Raya (Bogor Tengah) semakin tinggi sehingga perlu dilakukan re-distribusi fungsi ke arah Bogor Utara. Kecamatan Bogor Utara memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Baru Sentul serta memiliki akses yang sangat baik menuju pusat Ibukota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan Bogor Utara, (2) melakukan pemodelan spasial sampai dengan tahun 2031 dan (3) menganalisis keselarasan hasil pemodelan dengan arahan pola ruang RTRW Kota Bogor Tahun 2011–2031. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi kajian empiris dan teoretis. Kajian empiris dilakukan melalui analisis spasial berbasis data penggunaan lahan dan interpretasi citra tahun 2006 dan 2017. Model spasial diimplementasikan dalam bentuk simulasi keruangan menggunakan algoritma Cellular Automata (CA) kemudian di-overlay dengan pola ruang RTRW sehingga menghasilkan matriks keselarasan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan lahan terbangun di Kecamatan Bogor Utara dalam rentang waktu 2006–2017 mengalami kenaikan sebesar 144 ha atau 16,52% dengan nilai validasi sebesar 83,34%. Berdasarkan pendekatan tren, model spasial penggunaan lahan di Kecamatan Bogor Utara hingga 2031 menunjukkan peningkatan luas industri, perdagangan jasa dan permukiman masing-masing 20,6 ha, 13,5 ha dan 250,1 ha. Sementara berdasarkan pendekatan target, model spasial penggunaan lahan menunjukkan peningkatan luas industri, perdagangan jasa dan permukiman masing-masing 36,3 ha, 98,6 ha dan 575,8 ha. Model spasial penggunaan lahan berdasarkan tren lebih mengakomodasi apabila terjadi lonjakan kebutuhan lahan pengembangan baru. Potensi ketidakselasaran antara hasil model dengan RTRW kota Bogor mencapai 345,5 ha atau 18,96 %.
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PERLUASAN AKSES RUANG PUBLIK KOTA
Ruang adalah dimensi mendasar dalam kehidupan manusia. Salah satu elemen kota yakni ruang publik, menjadi wajah kota yang menghadirkan kegiatan interaksi sosial-budaya masyarakatnya. Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh semua orang tanpa intimidasi dari berbagai kepentingan. Dalam perkembangannya, ruang dapat menjadi komoditas yang dapat dibatasi hak penggunaannya oleh kelompok yang memiliki pengaruh pada ruang tersebut. Akses ruang publik tentu menjadi hak setiap warga, namun praktik tidak selalu sejalan dengan idealisme. Dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk pemanfaatan ruang publik kota perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerjasama multipihak menjadi fokus dalam SDGs khususnya pada tujuan No. 17. Kota Surabaya memiliki ruang publik yang menjadi salah satu ikon kota yaitu Taman Bungkul, Taman Harmoni, dan Balai Pemuda. Penelitian ini berupaya mengupas keberadaan serta peran pemangku kepentingan yang mendasari hak atas ruang tersebut. Studi komparasi menjadi metode dalam memahami perbedaan karakteristik ruang publik yang aksesibel dan sebaliknya. Peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam perluasan akses ruang publik patut menjadi perhatian. Kerjasama multipihak diharapkan mampu memberikan akses ruang publik yang menjadi hak tiap warga lebih besar dan mendukung keberlanjutan ruang publik itu sendiri.
PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN MODEL SPASIAL ASPEK BRANDING KOTA
Perubahan struktur sosial ekonomi dari sektor primer migas menjadi sektor tersier menjadi tantangan besar di tengah kemerosotan pendapatan daerah di Kota Balikpapan. Di tengah proses transformasi tersebut, Kota Balikpapan juga berkomitmen mewujudkan Balikpapan Kota Cerdas (Smart City), di mana salah satu komponennya adalah branding kota. Perubahan transformasi ekonomi secara total akan berdampak pada perubahan kesejahteraan, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan kejadian kriminalitas sebagai tolak ukur tingkat keamanan. Sebelum melakukan upaya besar pengembangan teknologi untuk pengakuan Balikpapan smart city, perlu dilakukan permodelan tingkatan keamanan lingkungan permukiman berdasarkan salah satu komponen smart city, yaitu branding kota. Tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan model pengaruh tingkatan kemanan lingkungan menuju kesiapan Balikpapan Smart City berdasarkan branding kota. Analisis yang digunakan adalah spatial multiple regression dengan aplikasi software GeoDa dan ArcGIS serta didukung dengan analisis fishbone. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek branding kota memiliki pengaruh sebesar 53% pada tingkatan kejadian kriminalitas yang mempengaruhi tingkat keamanan di Kota Balikpapan. Variabel yang berpengaruh secara signifikan dan spasial adalah ketersediaan elemen citra kota, jumlah industri kreatif, dan jumlah fasilitas perekonomian perbankan. Semakin besar ketersediaan aspek branding kota tersebut dapat meningaktkan jumlah kejadian kriminalitas di Kota Balikpapan.
FAKTOR PENGARUH PERMINTAAN EKONOMI KREATIF (USAHA KULINER) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM
Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor dan salah satunya berdampak pada sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang mampu mendukung daya saing daerah karena kegiatan di dalamnya tidak membutuhkan modal yang besar. Jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Mataram sebagai pusat ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kuliner, fashion dan kriya. Meskipun usaha kuliner ini terdampak namun jenis usaha ini adalah usaha yang mampu bertahan pada masa pandemi serta merupakan jenis usaha yang paling dominan mengajukan ijin usaha di Kota Mataram. Sehingga dari kondis tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk kuliner pada masa pandemi di Kota Mataram. Metode penelitian deskriptif dengan menjelaskan data tabel dan gambar hasil analisis yang diperoleh dari survey sekunder maupun hasil quisioner yang disebarkan kepada responden. Hasil dari penelitian ini bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap pada masa pandemi mengalami penurunan dimana penyerapan jumlah tenaga kerja berkurang mencapai -5,36% dan nilai produksi berkurang mencapai -70,62%. Faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap produk kuliner pada masa pandemi adalah jumlah konsumen dan pendapatan konsumen. Faktor yang cukup mempengaruhi permintaan produk kuliner pada masa pandemi adalah harga barang itu sendiri dan harga barang lain, sedangkan faktor cita rasa kurang mempengaruhi permintaan produk kuliner pada masa pandemi di Kota Mataram.
ANALISIS PRIORITAS MITIGASI BANJIR DI KELURAHAN LOA BAHU, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA
Kelurahan Loa Bahu merupakan salalh satu kelurahan di Kota Samarinda yang termasuk dalam kawasan rawan banjir dan belum memiliki mitigasi dalam penanganan banjir. Sehingga, hal tersebutlah yang menjadi tujuan penelitian ini. Dimana tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis prioritas mitigasi banjir di Kelurahan Loa Bahu. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu melakukan analisis pada kawasan rawan banjir di Kelurahan Loa Bahu menggunakan metode SIG. Kedua, melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya banjir melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang terdampak banjir, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Terakhir, melakukan analisis prioritas mitigasi banjir yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP. Adapun hasil akhirnya, ialah terdapat dua klasifikasi wilayah rawan banjir di Kelurahan Loa Bahu, yaitu wilayah rawan banjir dengan luas 1153,63 Ha dan wilayah yang sangat rawan banjir dengan luas 1653,32 Ha. Adapun klasifikasi wilayah yang rawan banjir memiliki luas tertinggi dari 2 klasifikasi rawan banjir dan hampir seluruh wilayah rawan banjir ini berada di kawasan permukiman. Kedua, penyebab terjadinya banjir menurut masyarakat di Kelurahan Loa Bahu dibagi menjadi dua, yaitu untuk wilayah sangat rawan banjir, penyebabnya adalah durasi hujan kurang lebih 3-4 jam, Sungai Karang Asam meluap akibat banyaknya jumlah sampah, kondisi Sungai Karang Asam yang dangkal akibat timbunan lumpur di dasar sungai, drainase dipenuhi sampah sehingga tidak dapat menampung air hujan yang turun, tidak ditemukan adanya drainase untuk menampung air serta terdapat beberapa drainase sepanjang jalan, namun kondisi drainase dipenuhi sampah dan tanaman yang berjalar. Untuk wilayah rawan banjir, penyebabnya ialah durasi hujan kurang lebih 1-2 jam, drainase dipenuhi sampah sehingga tidak dapat menampung air hujan yang turun, drainase dipenuhi oleh tumbuhan yang berjalar, kapasitas drainase kecil, kondisi jalan yang masih dalam bentuk tanah dan berbatu sehingga menimbulkan genangan air. Ketiga, terdapat 13 mitigasi banjir yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya banjir di Kelurahan Loa Bahu. Namun, untuk prioritas mitigasi banjir dibagi berdasarkan klasifikasi tingkat kerawanan banjir. sembilan prioritas mitigasi banjir untuk kawasan sangat rawan banjir dikarenakan kawasan sangat rawan banjir merupakan kawasan yang kritis terhadap terjadinya banjir dan empat mitigasi banjir untuk kawasan rawan banjir.
PENGEMBANGAN PESISIR KOTA KUPANG SEBAGAI PUSAT MARITIM DUNIA
Kota Kupang menjadi salah satu kota pesisir di Indonesia dan juga diamanatkan mengemban fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk nasional dan internasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sebagai kota pesisir harus bisa menciptakan lautnya sebagai jalan masuk utama dan menjadikannya sebagai muka bagi kota. Untuk itu perlu melihat bagaimana inovasi pengembangan Kota Kupang sebagai kota pesisir dengan potensi sebagai poros maritim dan keberadaan ALKI III, dalam mendukung fungsi sebagai simpul ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan international. Metode yang digunakan pada penulisan ini dengan pendekatan studi literatur yang terkait dalam inovasi pengembangan pesisir Kota Kupang sebagai poros maritim dunia. Analisa mengacu pada data dan informasi yang berasal dari data sekunder berupa peraturan terkait berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan juga dari jurnal maupun laporan serta informasi dari internet yang terkait pengembangan kota pesisir. Keberadaan Pelabuhan International Tenau dan ALKI III menjadikan Kupang dapat mengembangan fungsinya sebagai pusat perdagangan nasional dan internasional. Selain itu Kawasan industri yang berada di pesisir merupakan bagian untuk memudahkan proses ekspor dan impor barang. Kebijakan untuk pengembangan poros maritim dengan penetapan Tenau sebagai poros maritim akan mendukung dalam pengembangan pusat perdagangan skala internasional dengan pengintegrasian infrastruktur untuk menunjang fungsinya. Pengembangan Kota Kupang sebagai pusat maritim dunia merupakan salah satu bentuk investasi infrastruktur dalam pengembangan kota, khususnya dalam pengembangan pesisir laut dan mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional.
ANALISIS POTENSI EKONOMI UNGGULAN PADA KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN JAWA TIMUR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Disparitas antarwilayah merupakan persoalan yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur dikarenakan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh bagian utara provinsi ini. Hal tersebut terlihat dari rencana struktur ruang baik dari sistem pusat pelayanan maupun sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang. Terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Jawa Timur bagian selatan namun belum bisa tergarap secara optimal. Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi pada wilayah utara-selatan adalah dengan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang dilewati oleh jalur ini dan merupakan simpul pertemuan antara Kabupaten Trenggalek dan Kota Blitar yang juga dilewati oleh Jalur Lintas Selatan dengan Kota Kediri yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur. Dengan dibangunnya JLS yang membuka akses infrastruktur jalan pada zona selatan akan berdampak pada perkembangan wilayah yang dilaluinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi berbasis sumber daya alam pada kecamatan yang dilalui JLS di Kabupaten Tulungagung dalam skala komoditas. Metode analisis dilakukan dengan analisis Location Quotient dan Shift Share kemudian dilakukan klasifikasi kuadran komoditas menggunakan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas unggulan di 4 kecamatan yang dilalui JLS antara lain jagung, kelapa, pisang, sapi, kambing, ayam pedaging, dan ikan tangkap.
POTENSI RAINWATER HARVESTING SYSTEM (RWHS) DI KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN JUMLAH CURAH HUJAN
Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan air bersih meningkat. Kekurangan sumber air bersih memberikan dampak yang cukup besar, mengakibatkan tingkat kesehatan menurun, dan kebutuhan air bersih semakin tinggi. Berdasarkan BPS Kota Balikpapan dalam Angka tahun 2020, pada tahun 2019 curah hujan tertinggi yang terjadi yaitu sekitar 636,6 mm pada bulan Juni dan curah hujan terendah yang terjadi sekitar 63,7 mm pada bulan Agustus. Salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih yaitu Rainwater Harvesting System (RWHS) sebagai sumber alternatif air bersih. Tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis potensi RWHS dalam kuantitas air hujan yang dapat digunakan sebagai sumber alternatif air bersih. Metode yang akan digunakan yaitu melakukannya perhitungan dari data curah hujan dengan periode 2009 – 2020. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode Mononobe untuk mendapatkan intensitas hujan dengan durasi yang telah ditentukan dengan periode tahun 2, 5, dan 10. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa Kota Balikpapan memiliki potensi dalam mengumpulkan air hujan dengan debit air hujan sekitar 6.655.17 m3/detik, dengan volume air hujan jika terjadi hujan selama 1 jam (3600 detik) sekitar 23.958.612 m3. Dalam per kecamatan, jumlah volume air hujan dengan jumlah besar pada kecamatan Balikpapan Barat dengan volume sekitar 8.561.304 m3 dan jumlah volume air hujan dengan jumlah terkecil pada kecamatan Balikpapan Kota dengan volume sekitar 486.360 m3. Sehingga di Kota Balikpapan, Rainwater Hasvesting System (RWHS) berpotensi untuk membantu mencukupi kebutuhan air bersih.
ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA AGROWISATA KAMPOENG KOPI BAWAKARAENG
Kampoeng Kopi Bawakaraeng merupakan agrowisata yang menawarkan sensasi menikmati kopi diatas ketinggian dengan pemandangan alam dan sarana edukasi tentang proses pengolahan kopi dari awal hingga siap saji. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kampoeng Kopi Bawakaraeng masih ada yang belum memenuhi standar kebutuhan agrowisata. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana agrowisata Kampoeng Kopi Bawakaraeng berdasarkan standar penempatan sarana dan prasarana wisata sesuai dengan peraturan kementerian. Lokasi Penelitian di Dusun Bilayya, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang ditunjang dengan pendekatan spasial untuk melihat sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana agrowisata sesuai dengan Permenpar No. 3 Tahun 2018 dan referensi lainnya tentang kelayakan sarana dan prasarana objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana yang memenuhi standar adalah gazebo, mushola, kantor pengelola, loket, papan selamat datang, pos keamanan, papan penunjuk arah, pilot plan penjemuran kopi, gudang huller, gudang sortasi kopi, dan ruang aula. Sedangkan sarana yang belum memenuhi standar adalah toilet, area parkir, ruang meeting dan informasi, ruang roasting kopi, kafe, resto, area pembibitan kopi, ruang koperasi, toko souvenir, dan penginapan. Prasarana yang memenuhi standar adalah jaringan air bersih dan jaringan persampahan (tempat sampah). Sedangkan prasarana yang belum memenuhi standar adalah jaringan jalan, jaringan listrik (lampu penerangan), jaringan drainase, dan jaringan telekomunikasi.
POTENSI DESA JEGU DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH
Desa Jegu terletak di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sebagai salah satu desa yang pada awalnya merupakan sebuah hutan, Desa Jegu memiliki banyak potensi yang layak untuk bersaing dengan desa tradisional lainnya di Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengindentifikasi potensi potensi Desa Jegu, baik dari segi potensi fisik maupun non fisik. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan dasar bahwa penelitian ini akan sebanyak mungkin mengeksplor data yang ada di lapangan berupa potensi potensi Desa Jegu, baik melalui observasi, wawancara dan data lainnya. Kebaruan yang diperoleh berupa terdapatnya potensi fisik berupa areal sawah, sungai dan pemandian air panas dan potensi non fisik berupa kegiatan religi dan budaya di Desa Jegu Tabanan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak potensi di Desa Jegu yang memungkinkan desa ini untuk dapat dikembangkan lebih serius dalam upaya meningkatkan daya saing desa dan meningkatkan ekonomi masyarat Desa Jegu.
KAJIAN KERENTANAN BANJIR RAWAPENING: TINJAUAN BERDASARKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
Permasalahan Sub-DAS Rawapening berakibat pada kejadian banjir di sekitar Danau Rawa Pening, yang merupakan daerah hilir. Permasalahan seperti sedimentasi dan peningkatan limpasan berkontribusi pada meluapnya badan air di daerah hilir. Banjir telah terjadi sejak tahun 1970an dan berulang setiap tahun. Banjir tersebut menyebabkan wilayah hilir menjadi rentan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menilai tingkat kerentanan banjir pada desa rawan banjir di daerah hilir Sub DAS Rawapening. Indikator yang digunakan terkait kondisi sosial, ekonomi, kependudukan dan fisik tiap desa. Tingkat kerentanan dinilai menggunakan kolaborasi indeks keterpaparan dan sensitivitas (ESI) dan indeks kapasitas adaptif (ACI). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 4 dari 6 desa rawan banjir berada pada tingkat kerentanan “agak rentan”, meliputi Desa Asinan, Banyubiru, Ngrapah, dan Rowoboni. Lalu, Desa Rowosari memiliki tingkat kerentanan tinggi dan Desa Bejalen memiliki tingkat kerentanan “tidak rentan”. Tingkat kerentanan tinggi pada Desa Rowosari dikarenakan oleh keterpaparan dan sensitivitas yang tinggi serta kapasitas adaptifnya yang rendah. Tingkat kerentanan “agak rentan” pada Desa Asinan dan Banyubiru disebabkan oleh kapasitas adaptif yang baik meskipun tingkat keterpaparan dan sensitivitasnya tinggi. Pada Desa Ngrapah dan Rowoboni, tingkat kapasitas adaptif yang rendah berkontribusi pada tingkat kerentanan “agak rentan”. Tingkat kerentanan yang rendah pada Desa Bejalen dikarenakan tingkat kapasitas adaptifnya lebih baik dari tingkat keterpaparan dan sensitivitasnya. Secara garis besar tingkat kerentanan terhadap banjir di wilayah hilir Sub DAS Rawapening bervariasi tetapi lebih didominasi oleh tingkat kerentanan yang rendah.
PENGELOMPOKAN PERSEBARAN VIRUS CORONA DISEASE (COVID-19) DI KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
Virus Corona Disease (COVID-19) telah menyebar di dunia hampir dua tahun. Pada umumnya di Indonesia dan khususnya Kota Padang (Sumatera Barat), telah terkena penyebaran virus tersebut. Setiap hari terus terjadi penambahan orang yang terjangkit COVID-19, namun banyak juga yang sembuh dari COVID-19 atau bahkan meninggal dunia. Pemerintah Kota Padang melalui web resmi selalu memberikan informasi penyebaran COVID-19 dalam bentuk data angka. Berdasarkan dari informasi tersebut maka perlu pengolahan data untuk mengetahui pengelompokan penyebaran COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengelompokan penyebaran COVID-19 di Kota Padang, agar lebih memudahkan dalam melakukan tindakan atau penanganan pencegahan COVID-19. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari informasi data jumlah pasien positif COVID-19, orang yang meninggal dunia dan pasien positif yang sembuh dari COVID-19. Perolehan data tersebut diambil sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Padang diberlakukan (7 Juli 2021) kemudian dirinci per kelurahan yang terjangkit. Informasi resmi kota padang terkait penyebaran COVID-19 dapat diakses pada http://corona.padang.go.id/ dan https://dinkes.padang.go.id/. Metode analisis yang digunakan adalah analisis k-means yang terdapat dalam software SPSS. Hasil penelitian adalah terdapat 3 kelompok penyebaran COVID-19 di Kota Padang, yaitu kelompok penyebaran yang sangat tinggi hanya terjadi pada Kelurahan Kuranji, penyebaran dengan kategori sedang terdapat di 22 kelurahan dan ada 81 kelurahan yang tidak terlalu mengkhawatirkan dalam penyebaran COVID-19.
DETEKSI SIDIK JARI WILAYAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PENATAAN RUANG YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN
Pembangunan sangat erat kaitannya dengan ruang dan manusia. Sebab ruang merupakan media di dalam pembangunan, sementara manusia merupakan pelaku di dalam ruang yang beraktifitas seirama dengan dinamika pembangunan. Pembangunan yang baik mengelola ruang dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, demi menciptakan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi yang terjadi, pembangunan hari ini telah melahirkan lahan terbangun yang mengalih fungsikan lahan pertanian, hutan, dan lahan bioproduktif lainnya. Sehingga dampak pembangunan telah menciptakan penurunan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan, serta peningkatan jumlah penduduk miskin dikarenakan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang dominan berada pada sektor pertanian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya mempertimbangkan dimensi pertumbuhan ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi sosial dan ekologi. Untuk itu, makalah ini bertujuan untuk menyusun model penataan ruang sebagai suatu instrument pembangunan, dalam upaya menciptakan ketahanan dan keberlanjutan wilayah dengan menggunakan metode deteksi sidik jari wilayah (fingerprint model). Model penataan ruang fingerprint adalah suatu metode menata ruang berbasis sosio-ekologi yang menganalisis hubungan sistem sosial penduduk dengan karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan. Sehingga diharapkan, penataan ruang dapat menjadi suatu instrument pembangunan yang tidak hanya menciptakan investasi ekonomi, tetapi didalamnya juga terdapat investasi sosial yang didasarkan pada karakteristik sosial dan investasi lingkungan dengan berdasar kepada kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Teknik analisis yang digunakan diantaranya yaitu; (1) analisis ecological footprint yang menghitung nilai jejak ekologi (demand/) penduduk serta nilai biokapasitas (supply) penggunaan lahan, (2) analisis daya dukung lingkungan, (3) analisis tingkat keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan kondisi sistem sosio-ekologi penduduk, dan (4) analisis penentuan kebijakan berbasis sosio-ekologi.
IMPLEMENTASI KONSEP KOTA KREATIF DI KOTA BOGOR
Indonesia saat ini memiliki 3 (tiga) kota yang telah ditetapkan sebagai kota kreatif menurut UNESCO dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota kreatif menurut Bekraf. Ekonomi kreatif termasuk salah satu program unggulan Kota Bogor yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi eksisting Kota Bogor berdasarkan parameter kota kreatif serta menganalisis keterlibatan dan keterkaitan stakeholder dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Kreatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan kebijakan terkait. Parameter kota kreatif yang digunakan meliputi: ekonomi kreatif, golongan/komunitas kreatif dan lingkungan kreatif. Variabel-variabel kota kreatif bersumber dari formula Kota Kreatif Indonesia dan UNESCO. Analisis keterlibatan dan keterkaitan stakeholder dalam mewujudkan Kota Kreatif menggunakan model pentahelix dan pengukuran dalam Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I). Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan didapatkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) parameter kota kreatif sudah terpenuhi di Kota Bogor yaitu parameter ekonomi kreatif dan lingkungan kreatif. Terdapat 5 (lima) kelompok stakeholder yang berperan dalam mewujudkan kota kreatif di Kota Bogor. Diantara 13 (tiga belas) variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini, terdapat 11(sebelas) variabel sudah terpenuhi. Saat ini Kota Bogor belum sepenuhnya menjadi Kota Kreatif.
FAKTOR PRIORITAS YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN REGIONAL BRANDING DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING WILAYAH (Studi Kasus: Brand “Kampung Pesilat Indonesia” untuk Kabupaten Madiun)
Upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan Madiun yang aman, melalui citra positif, serta peningkatan daya saing daerah, direalisasikan dengan peluncuran sebuah regional brand “Kampung Pesilat Indonesia”. Adanya potensi yang besar berupa budaya Pencak Silat yang berperan tidak hanya sebagai olahraga dan seni tradisi namun juga berpeluang menjadi penggerak perekonomian masyarakat dengan menjadi destinasi baru di Kabupaten Madiun. Dalam memaksimalkan pengelolaan aktivitas branding, perlu dilakukan berbagai upaya pengimplementasian terhadap faktor penentu keberhasilan brand. Penelitian ini berupaya menentukan faktor prioritas dalam upaya branding “Kampung Pesilat Indonesia” sebagai merek Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif-kuantitatif. Tahap pertama, secara kualitatif untuk menentukan faktor yang berpengaruh menggunakan teknik review pustaka atau literatur jurnal bereputasi yang dianalisis dengan bantuan software Nvivo, dan didapatkan kata kunci berupa faktor penentu keberhasilan branding. Tahap kedua, secara kuantitatif untuk menentukan faktor prioritas dari upaya branding di Kabupaten Madiun, menggunakan data hasil sasaran satu dengan pengujian pada responden terpilih yang terdiri atas perwakilan pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi untuk memberikan penilaian terhadap faktor sebelumnya dan dianalisis menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process, dan dihasilkan data berupa rangking atau urutan faktor prioritas yang menjadi dasar bagi pengembangan upaya branding di Kabupaten Madiun dengan “Kampung Pesilat Indonesia”. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh indikator dan dua puluh empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan branding dalam suatu wilayah. Selanjutnya faktor prioritas yang mempengaruhi branding Kabupaten Madiun adalah, Indikator ketersedian dan kualitas sumber daya menduduki peringkat utama dengan nilai (23%), disusul dengan elemen kelembagaan dan stabilitas wilayah (17%), aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung (16%), brand communication (12%), sama halnya dengan brand identity, brand positioning (11%), dan terakhir adalah brand personality (9%).
PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH DI EKS KARISIDENAN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Salah satu permasalahan dalam pembangunan wilayah adalah ketimpangan pendapatan wilayah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mengukur ketimpangan pendapatan wilayah dan menentukan sektor unggulan daerah yang dapat menjadi penggerak utama bagi sektor lain pada kegiatan perekonomian wilayah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah (khususnya pemerintah daerah) dalam menentukan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah dan menentukan sektor unggulan di Wilayah Eks Karisidenan Madiun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah serta Static Location Quotient dan Dynamic Location Quotient untuk menentukan sektor unggulan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Wilayah Eks Karisidenan Madiun dipengaruhi oleh tingginya pendapatan per kapita Kota Madiun dan rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Selain itu, dari hasil penelitian ini sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor unggulan yang berpengaruh besar dalam pembentukan PDRB di sebagian besar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karisidenan Madiun. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan rekomendasi perlunya pemerataan pembangunan wilayah khususnya pada pembangunan ekonomi dan investasi serta pengembangan sektor unggulan dalam pembangunan daerah merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan wilayah Eks Karisidenan Madiun.
RENCANA JARINGAN PEDESTRIAN DI NEGERI PASSO, KOTA AMBON
Jaringan pedestrian merupakan ruang untuk aktivitas para pejalan kaki sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada saat melalui sebuah jalan. Hal tersebut bahkan diatur di dalam undang-undang karena pejalan kaki juga memiliki hak dalam memanfaatkan ruang jalan. Kota Ambon sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku juga memiliki permasalahan jaringan pedestrian. Negeri Passo merupakan salah satu dari tujuh desa/kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang secara administrasi, berada digerbang masuk menuju Kota Ambon dari Kabupaten Maluku Tengah. Jaringan pedestrian di Negeri Passo masih minim yakni hanya terdapat di jalan dengan fungsi arteri. Padahal aktivitas masyarakat di wilayah ini dapat dikatakan tinggi, selain itu jaringan yang tersedia terdapat beberapa permasalahan seperti berlubang, rusak, masyarakat berjualan dan masalah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kebutuhan jaringan pedestrian, menentukan konsep untuk jaringan pedestrian yang baik, serta manajemen dan pengaturan terkait jaringan pedestrian di Negeri Passo. Metode penelitian yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Teknik analisis yang dilakukan yakni berdasarkan gambaran kondisi eksisting pedestrian pada wilayah studi, kemudian dilakukan perencanaan kebutuhan pedestrian di seluruh Negeri Passo. Hasil penelitian ini yakni kebutuhan jaringan pedestrian di Negeri Passo dengan total rencana panjang 7.828 meter dengan lebar bervariasi yakni 1,2, 0,9, dan 0,6 meter, menyesuaiakan dengan fungsi jalannya. Hasil berikutnya yakni konsep yang dijadikan sebagai acuan untuk rencana jaringan pedestrian yakni walkability, active living dan menjadikan pedestrian menjadi landmark. Yang terakhir yakni manajemen jaringan pedestrian yakni mengatur lebar pedestrian, perbaikan dan menutup jaringan yang terbuka, melakukan kontrol terhadap pedagang, memasang bollard dan portal S dan yang terakhir penyesuaian pedestrian dengan masa pandemi covid-19 yakni dengan menerapkan konsep high density, jaringan yang ramah untuk Non Motorized Transport dan melakukan pelebaran sesuai dengan standar jarak penyebaran covid-19.
PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG FUNGSI BANGUNAN BERDASARKAN INSTRUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN GRESIK
Kompleksitas fungsi lahan di sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan wisata, menjadikan perkembangan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tersebut begitu cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang fungsi bangunan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo beserta arahan pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis overlay (intersect) untuk mengetahui kesesuaian dan Analytichal Hierarchi Prosses (AHP) untuk mengetahui arahan. Hasil penelitian penggunaan lahan eksisting di koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 47% digunakan sebagai sektor perdagangan dan jasa dari total bangunan eksisting. Bangunan yang memiliki IMB sebesar 15% dari total bangunan eksisting. Terdapat 13% dari total bangunan ber-IMB yang kepemilikan izinnya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Gresik Tahun 2019, fungsi koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sudah sesuai yaitu sebagai kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan berdasarkan kepemilikan izin mendirikan bangunan terdapat ketidaksesuaian, 74% yang diperuntukan sebagai rumah tempat tinggal. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dalam pengajuan kepemilikan izin mendirikan bangunan. Arahan insentif dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo diprioritaskan dengan cara melakukan peninjauan kembali dokumen penataan ruang yang telah tersusun dan memiliki legalitas hukum terlebih dahulu sebagai dasar dalam pemberian insentif.