PERSEPSI KEADILAN WAJIB PAJAK ATAS KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB P2 DI KAB. BULELENG)

Main Article Content

Putu Cornelia
A.A. Ngurah Candra Pratama
Kadek Kartika Gita Wahyuni
I Nyoman Putra Yasa

Abstract

This study aims to determine the correlation of the increase in land and building tax in rural and urban areas in Buleleng Regency, Perception of Taxpayer Justice towards Taxpayer Compliance with the implementation of Regional Regulation Number 14 year 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 5 of 2013. The draft used in this study is a qualitative approachmethod with interactive data analysis techniques, namely researchers conduct data analysis directly in the field by conducting interviews in data collection. Respondents in this study were people in Buleleng Regency.


Based on interviews obtained from respondents, it was revealed that taxpayers objected to the significant increase in the Sales Value of Tax Objects (NJOP) and the increase in NJOP affected taxpayer compliance. The perception expressed in this study can be used as advice for the government and tax authorities to consider aspects of justice in the implementation of the taxation process in Buleleng Regency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Anita Aprilia, E. S. 2014. Penanganan dan Pengawasan Perpajakan. Jurnal Ekonomi,
Baliexpress. 2019. PBB Naik Menggila, Warga “Mesadu” ke DPRD Buleleng. Dikutip dari https://baliexpress.jawapos.com tanggal 18 November 2019.
Budiasih, Luh De. I Nyoman Putra Yasa., dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah, Pendapatan, Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8, No. 2.
Bulelengkab. 2019. Kenaikan PBB Dikurangi Hinga 90 Persen 13 Juni 2019 07:54:22145. Dikutip dari www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019.
Bulelengkab. 2019. Penyesuaian NJOP Menuai Protes. Dikutip dari www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019.
Dewi, Ni Kadek Eranita Sukma. I Putu Gede Diatmika., dan I Nyoman Putra Yasa. 2017. Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pendapatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8, No. 2
Kabupaten Buleleng. 2013. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Kabupaten Buleleng. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Kemenkeu. 2019. Data APBN. Dikutip dari www.kemenkeu.go.id tangal 15 November 2019.
Lind, E. A. 2001. Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in organizational justice. Stanford, US: Stanford University Press.
Pajak, D. J. 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan .Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Indonesia: Direktorat Jendral Pajak.
Pajak, D. j. 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Indonesia: Direktorat jendral Pajak.
Pajak, D. j.2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Indonesia: Direktorat jendral Pajak.Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
RRI. 2019. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Buleleng Lampaui Target. Dikutip dari http://m.rri.co.id tanggal 18 November 2019. Ancok.F.D. 2001. Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. Jurnal Psikologi 2001, No.1, 41-60.
Sagama, Suwardi. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib Vol. 1, No.15hal 20-41.
Sakti, N. W. (2014). Buku Pintar Pajak (dari mendaftar sampai membayar). Jakarta: Visimedia.
Siahaan, Matdio. 2018. Penerapan Penghitungan Pajak dan Pencatatan serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 3, No. 1 hal 121 - 134.
Sinaga, E. C. S. 2019 . Pengaruh Subjektivitas Insentif Terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan Dengan Dimoderasi Oleh Persepsi Keadilan. Accounting Global Journal Vol. 3, No. 1 hal 72-88
Sinaga, K.E.C. 2019. Pengaruh Subjektivitas Insentif Terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan dengan Dimoderasi oleh Persepsi Keadilan. Accounting Global Jurnal Vol. 3, No.1 April 2019 hal 72-88.
Srihartati, Anggraeni dan Titisari Rumbogo. 2015 . Analisis hubungan Persepsi Wajib Pajak Atas Faktor Struktur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pendekatan Logistik Model . Vol. 10, No. 2.
Tribunnews. 2019. Kenaikan PBB Hingga 1.000 Persen BKD Klaim Sudah Penuhi Asas Keadilan. Dikutip dari bali.tribunnews.com tanggal 18 November 2019
Utari, Gusti Ayu Dewi. I Putu Gede Diatmika., dan I Nyoman Putra Yasa .2017. Analisis Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas Tanah Ayahan Desa di Desa Pakraman Kloncing. E-jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 8 No: 2.
Waluyo. 2016. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Zuliani, Dwi. 2018. Persepsi Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.