PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KASUS PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
Keywords:
Law Enforcement, Online ProstitutionAbstract
Prostitution or online prostitution is the practice of prostitution which uses the internet network or social media as a means of liaison or means of communication for pimps, sex workers and their users. This research aims to find out and explore how online prostitution cases are increasing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. This paper uses empirical research methods using a sociological juridical approach. The results of this research show that perpetrators of online prostitution can be punished under Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, The efforts made by the Bali Regional Police in the process of taking action against perpetrators of prostitution are preventive efforts, namely by providing education about the dangers of online prostitution and repressive efforts in the form of arresting pimps to receive punishment in accordance with existing laws and regulations.
References
Buku
Zainudin Ali.
Metode
upaya represif prostitusi
Penelitian
Hukum.
Sinar Nardi. 2013. Prostitusi sebagai
Grafika, Jakarta.
Pionis Pengembangan Kota.Buku
Zainudin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Nardi. 2013. Prostitusi sebagai Pionis Pengembangan Kota. Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Paul Moedikdo Moeliono. 2013. Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral. PT Refika Aditama, Bandung.
Siswanto Sunarso. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal
Lis Julianti, I Nengah Susrama, dan Made Ayu Melia Astariyani, 2021. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pemasaran Produk Olahan Tauge di Era Pandemi COVID-19 di Desa Tegal Babalang Bangli, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Ni Putu Noni Suharyanti Dan Ni Komang Sutrisni, 2020. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Ahmad Subur Jailani Dan Bambang Samsu Badriyanto, 2014. Prostitusi Di Jember Tahun 1974-2007, Jurnal Unej.Ac.Id, Fakultas Sastra, Universitas Jember, Volume 2.
Internet
Salmaa, 2023, Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh, https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/, diakses pada tanggal 4 Juli 2023
Tim Detikbali, 2023, Lika-Liku Prostitusi Di Pulau Dewata, https://www.detik.com/bali/berita/d-6538060/lika-liku-prostitusi-di-pulau-dewata, diakses pada jumat 23 januari 2023 17.30 WIB
Danang, 2023, Online Adalah: Pengertian Online Menurut Para Ahli, Https://Ahlinesia.Com/Online-Adalah/, diakses pada Tanggal 16 Juli 2023 Pukul 23.00 WIB.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
