PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU
Keywords:
regulation, prohibition, green wayAbstract
The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.
References
Buku
I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, Metode Penelitian Peristiwa dan Perhotelan, CV Andi Offet, Yogyakarta, hlm 11.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983,
Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24
Friedman, L. M. (2019). Sistem
Hukum: Perspektif Ilmu
Sosial. NusamediaS.B.M Nugroho, ‘Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia’, Jurnal Pariwisata, 7.2 (2020), 124–31.
Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 40
Widjaj, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Raja
Kajian Pendidikan, Universitas Dwijendra, Volume 11 Nomor 1, ISSN NO. 2085-0018 E – ISSN : 2722-8339, hlm. 51-62
Ida Bagus Gede Putra, Juli 2020, New Normal Bagi Pariwisata Bali Pada Masa Pandemi Covid19, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya, Volume 5 Nomor 2, E ISSN 2614-5340 & P-ISSN 2527-9738, hlm. 56-651
Jerry Dounald Rahajaan and others, ‘Perancangan Konsep Ideal
Siallagan, H. (2016). Penerapan
prinsip negara hukum
diIndonesia. Sosiohumaniora,
Siregar, N. F. (2018). Efektivitas
Hukum. Al-Razi, 18(2), 1-16.
Grafindo
Jakarta,hlm.146.
Jurnal
Persada,
Muhammad Syahri Ramadhan, ‘Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau’, Istinbath: Jurnal Hukum, 15.2 (2018), 211.
Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, ‘Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo’, Dipengoro Law Journal, 6.2 (2017), 6.
Yukiko Hiro Mantu, ‘Studi Literatur: Pariwisata Sebagai Ilmu Pengetahuan, Disiplin Ilmu Atau Kajian’, Jurnal Ilmiah Hospitality, 8.2 (2019), 121–30.
Internet
Dinas Pariwisata Provinsi Bali,Maret 2019, Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang langsung ke Bali Berdasarkan Negara Dasar
Anak Agung Gede Pararaton and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, ‘Pelaksanaan Pengaturan Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Badung’, Jurnal Kertha Negara, 6.5 (2018), 1– 10.
Anak
Agung Putu Oka Sujana,
‘Implementasi Kebijakan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata Dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan’, Journal of
Contemporary Administration (2021), 46–55.
Public (JCP A), 1.2
Gede Sujana, Maret 2020, Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung , Jurnal
Desa Wisata
Cibinuang
Kuningan’,
Jurnal
Masyarakat, 3.2 (2020), 89–97.
Di Desa Kabupaten Empowerment: Pengabdian
Utama, artikel Dinas Pariwisata Bali, diakses pada portal Sumber : http;//www.disparda.baliprov.g o/id/statistic, Pada tanggal 04 Maret 2020 Pukul 11.00 Wita
DPRD, 2020, Gambaran Umum Kabupaten Badung , diakses pada portal https://dprd.badungkab.go.id/m enu/114/Gambaran-Umum- Kabupaten-Badung.html, Pada Tanggal 09 Maret 2022 Pukul 10.00 Wita
Peraturan Perundang-Undangan
Perda Kab.Badung Nomor 3 tahun 1992 Tentang larangan mendirikan bangunan Liar di Daerah Jalur Hijau Desa Canggu . Daerah Kabupaten Tingkat II Badung
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan di ganti dengan Undang-undang No.2 Tahun 2022
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria
Undang-undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
