IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG

Abstract

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.