Efektivitas Kewenangan Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polda Bali

Abstract

Tugas dan wewenang Polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002
tentang Polri. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran
TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas
dan wewenang Polri di masa Covid-19 tetap berpedoman dengan tugas dan
wewenang Polri secara umum, ditambah dengan beberapa rambu-rambu hukum
baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden RI, Peraturan presiden dan
beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam surat telegram dalam rangka mempertegas dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam
menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.