EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL PADA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi kasus PT. BPR TISH Batubulan, Sukawati, Gianyar)

Abstract

Dalam praktik perbankan penggunaan jaminan berupa hak milik atas tanah sebagai jaminan untuk perolehan fasilitas kredit biasa terjadi. Nasabah demikian atau yang secara hukum biasa disebut debitur wajib untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang disuguhkan oleh pihak bank atau yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Syarat dan ketentuan perolehan fasilitas kredit sekiranya sudah dibakukan disetiap lembaga perbankan baik itu di bank umum (bank Badan Usaha Milik Negara, Milik Daerah, maupun swasta nasional) tak luput juga pada di Bank Perkreditan Rakyat. Syarat inti secara umum adalah berupa identitas debitur seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, data pekerjaan seperti slip gaji atau kelengkapan usaha milik debitur, dan tentunya jaminan berupa hak milik atas tanah (prioritas penelitian) dengan ketentuan penandatanganan perjanjian kredit serta akta pemberian hak tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun, adakalanya ketika debitur mengalami wanprestasi (kredit macet) tiap-tiap bank memiliki strategi yang berbeda dalam menindaklanjutinya termasuk didalamnya mengenai eksekusi jaminan milik debitur yakni berupa hak milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas. Seperti halnya yang dilakukan PT. Bank Perkeditan Rakyat Tish (obyek penelitian) ketika ada debitur yang mengarah ke wanprestasi, maka akan dilakukan berbagai sarana pendekatan kepada debitur, sebelum dinyatakan benar-benar mengalami wanprestasi baik itu restrukturisasi kredit, reschedule jangka waktu, dan lain sebagainya. Ketika debitur telah dinyatakan mengalami wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan metode parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terhadap jaminan hak milik atas tanah milik debitur, yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.