TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PARA PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas

kesehatan, sarana prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khusunya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.