KepastianHukum Dalam Pencabutan Surat Roya Pasca Pelunasan Kredit Perbankan Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Keywords:
Legal certainty, letter of guarantee, mortgage, credit repayment, debtor protection.Abstract
The legal certainty in the revocation of the Roya Letter after the repayment of bank credit according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT) and the legal consequences for debtors if the creditor does not issue a Roya Letter. The type of research used is normative juridical with a statutory and analytical approach. The results of the study indicate that the UUHT does not regulate a strict time limit and sanctions for creditors who neglect to revoke the Roya Letter, thus creating legal uncertainty. The provisions of Articles 18, 19, and 22 of the UUHT only regulate the material elimination of mortgage rights without a coercive mechanism for creditors. As a result, debtors cannot transfer, inherit, or re-guarantee their land, and lose access to business capital. Preventive and repressive legal protection do not function, so that debtors who have acted in good faith are in a position without fair and equal legal protection
References
Buku
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana, 2008) Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum (PT. Citra Aditya Bakti, 2012) Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali Pers, 1st ed, 2009)
Jurnal
Adha, S. (2025). Hak tanggungan: Kunci perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. 120.
Azmi, F., et al. (2023). Pelaksanaan pencoretan hak tanggungan (Roya) pada sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam memberikan kepastian hukum. 5(4), 4228.
Debitur, K., & Debitur, D. A. N. (2026). Penghapusan hak tanggungan melalui roya dan implikasinya terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur. 4(1).
Devi, C. (2021). Kajian hukum pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. 1(1), 13.
Fendi, A., et al. (2023). Pelaksanaan pencoretan hak tanggungan (roya) pada sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam memberikan kepastian hukum. 5(4), 4228.
Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 3(1), 1.
Kenny, J., & Gella, N. (2024). Kepastian hukum atas bukti roya yang hilang. VIII(1), 134.
Raharjo, S. (2012). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Setiawan, D., et al. (2018). Kedudukan hukum akta pernyataan dan kuasa untuk roya (konsen roya) dalam proses lelang. Lambung Mangkurat Law Journal, 3(2), 262–278.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian hukum normatif (Ed. ke-1). Rajawali Pers.
Tanggungan, D., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. (2022). Kepastian hukum terhadap pelaksanaan penghapusan hak tanggungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 7(1).
