Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Fungsi Polisi Perairan dalam Penanganan Kecelakaan Anak Buah Kapal di Tanjung Benoa
Keywords:
Law Enforcement, Water Police, Crew Member Accidents, Legal Protection, Tanjung Benoa.Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement related to the function of the Water and Air Police in handling ship crew member accidents in the Tanjung Benoa waters and to identify the factors that hinder its implementation. The research method used is a socio-juridical approach by combining normative legal analysis of laws and regulations with empirical field research. Primary data were obtained through interviews with Water Police personnel, ship crew members, and officials from the Harbor Master Office in the Benoa Port area. Secondary data were obtained through literature studies on laws and regulations as well as legal literature related to the functions of the Water and Air Police. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical technique. The results show that, normatively, the authority of the Water Police in handling ship crew member accidents has been clearly regulated and implemented through routine patrols, vessel document inspections, and coordination with related institutions. The effectiveness of law enforcement has not yet been optimal due to several obstacles, including limited facilities and infrastructure, insufficient personnel, low legal awareness among vessel owners, and the weak bargaining position of ship crew members in maritime employment
References
Buku
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Barda Nawawi Arief. 2013. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
Lamintang, P.A.F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soeroso, R. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono, Bambang. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Widodo. 2013. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Zainal Asikin. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Romli Atmasasmita. 2012. “Reformasi Penegakan Hukum dan Prinsip Good Governance.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 42, No. 1.
Muladi. 2002. “Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 9, No. 20.
Hidayat, A. 2018. “Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2.
Prasetyo, T. 2017. “Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 3.
Sari, N. K. 2020. “Peran Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Wilayah Perairan Indonesia.” Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 4.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
