Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali

Authors

  • Anak Agung Putri Chandra Dwivasari
  • I Wayan Eka Artajaya

Keywords:

Police Role, Thuggery, Pekat Agung Operation

Abstract

Thuggery remains a social ill that can disrupt public order and security, necessitating effective, measurable, and sustainable measures. This study aims to analyze the role of the Bali Regional Police and the obstacles faced in combating thuggery within its jurisdiction. This study uses a juridical-empirical method, combining literature studies, laws and regulations, and field data through interviews and observations. The results show that the Bali Regional Police have implemented various strategies, one of which is Operation Pekat Agung. This police operation is supported by strategies such as a preemptive approach by providing counseling regarding thuggery, a preventive approach through community development, and repressive law enforcement against perpetrators of thuggery. However, several obstacles remain, both in terms of structure, substance, and legal culture. This study concludes that the police's role has not been effective, but that strengthening coordination, improving human resources, and community participation are needed to create a safe and orderly environment in Bali on an ongoing basis

References

Buku

Abdulkadir Muhammad, ‘Hukum dan Penelitian Hukum’, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Bambang Waluyo, ‘Penelitian Hukum dalam Praktek’, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Junaidi Hardiani, ‘Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan’ (Jambi: Hamada Prima, 2009), 57.

Petrus Reinhard Golose, ‘Inovasi dan Aktualisasi dari Bali’ (Jakarta Selatan: Yayasan Core, 2018), 25.

Soerjono Soekanto, ‘Teori Peranan’, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243.

Jurnal

Ansori Lutfil, ‘Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif’ Jurnal Yuridis 4.2 (2017), 148-163.

Dede Sri Kartini, ‘Pengertian Perubahan Sosial’ (Banten: Universitas Terbuka, 2019).

Hal. 38.

Farida Sekti Pahlevi, ‘Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence F. Friedman’, Jurnal El-Dusturie 1.1 (2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur.

Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, Darmiwati, ‘Penyuluhan Hukum Tentang Premanisme dan Penengakan Hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir’, Jurnal Karya Abadi Vol. 02 No.1 (Riau: Universitas Islam Indragiri, 2021). Hal. 11.

I Wayan Eka Artajaya, ‘Rekonseptualisasi Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat yang Berdasarkan Tri Hita KaranaI’, Jurnal Hukum Saraswati (2020), Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Hal. 159.

Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha, ‘Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata dengan Perlindungan Alam di Bali’, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 6.1 (2024), Hal. 612.

Poerwanti, Poedji, ‘Penanganan Premanisme Berkedok Ormas Oleh Polri, Badan Keahlian DPR RI’, Isu Sepekan Bidang Polhukam (Komisi III, 2025).

Internet

Aryo Mahendro, ‘Dua Preman di Bali Ditangkap, Palak hingga Tusuk Warga’, Detik.com, 2025 <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7916891/dua-preman-di-baliditangkap-palak-hingga-tusuk-warga>

Badan Pusat Statistik, ‘Proyeksi Penduduk Bali menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2025 <https://bali.bps.go.id/id/statistics table/2/NDE0IzI=/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>

Sui Suadnyana, ‘Polda Bali Ungkap 56 Kasus Premanisme Selama Operasi Pekat Agung 2025’, Detik.com, 2025 <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7917495/polda-bali-ungkap-56-kasus-premanisme-selama-operasi-pekat-agung-2025>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indionesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Downloads

Published

2026-06-12