Efektifitas Layanan Call Center 110 Polda Bali Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar
Keywords:
Call center 110 Service, Accidents, TrafficAbstract
The National Police Call center 110 service is one of the police’s public service mechanisms that allows the community to report issues related to public security disturbances or criminal/violation incidents via the telephone number 110. However, in practice, the Call center 110 service has not been fully effective in handling traffic accidents in Denpasar City. Therefore, the researcher formulates the research problems as follows: how effective is the Bali Regional Police Call center 110 service in handling traffic accidents in Denpasar City, and what are the inhibiting factors in handling traffic accidents in Denpasar City through the Call center 110 service of the Bali Regional Police. The research method used in this thesis is empirical legal research or field research. The conclusion of this study indicates that the Call center 110 service of the Bali Regional Police has not been effective in handling traffic accidents in Denpasar City. This is due to inhibiting factors originating from both internal and externalaspects
References
Aermadepa, et al. (2024). Penegakan hukum pemilu di Indonesia. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia. Direktorat Statistik Distribusi, 2023, Statistik Transportasi Darat, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 24.
Anisykurlillah, R. (2025). Kualitas Layanan Tanggap Darurat Command Center 110 di Polda Jawa Timur. Jurnal Penelitian Inovatif, Volume 5, Nomor 1, halaman 783 790.
Fikri, M. A. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal PKM Manajemen Bisnis, Volume 5, Nomor 1, halaman 291–304.
Otto, J. M. (2010). Toward rule of law: Rule of law and legal certainty in developing countries. Leiden: Van Vollenhoven Institute.
Pambudi, R. W. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Data Call center 110 dalam Mendukung Pemolisian Prediktif pada Era Police 4.0 di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Brand Communication, Volume 4, Nomor 1, halaman 106–121.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110.
Permadhi, P. L. O., & Udytama, I. W. W. W. (2024). Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 6, Nomor 1, halaman 653–668.
Pratiwi, A. N. M. A. D., & Sutrisni, N. K. (2022). Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam yang Menggunakan Lampu Isyarat dan Sirine. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Volume 5, Nomor 2, halaman 1–7.
Soekanto, S. (1988). Efektivitas hukum dan penerapan sanksi. Bandung: CV Ramadja Karya.
Suprianto, B. (2023). Literature review: Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 8, Nomor 2, halaman 123–128.
Udytama, I. W. W. W., & Artama, I. W. E. (2022). Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Pemangku Kayangan Tiga Berbasis Desa Adat di Bali. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 4, Nomor 1, halaman 113–124.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
