Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Perairan Polda Bali
Keywords:
Maritime law enforcement, Law Enforcement Sub Directorate, water crimes, Bali Regional Police's Water Police.Abstract
Bali's waters have strategic characteristics, characterized by the high intensity of shipping activities, marine tourism, and the utilization of marine resources. The Law Enforcement Sub Directorate (Subdit Gakkum) of the Bali Regional Police's Water Police Directorate plays a crucial role as an implementing element of the police function in law enforcement in the waters. This study aims to analyze the role of the Gakkum Sub-Directorate in enforcing criminal acts in the Bali Regional Police's waters and identify factors that influence the implementation of law enforcement. This study uses an empirical legal method with an empirical juridical approach through literature studies of laws and regulations and interviews. The results show that the Gakkum Sub-Directorate has a strategic role in law enforcement against criminal acts in the waters, which is realized through the implementation of investigations, inquiries, prosecutions, security and management of evidence, and the transfer of cases in accordance with the provisions of laws and regulations. However, the implementation of law enforcement in the waters is influenced by various factors, such as geographical characteristics and maritime activities, the availability and quality of human resources, the level of legal awareness of the maritime community, technological developments and maritime crime modes, and the availability of operational facilities and infrastructure.
References
Adji Prasetyo, et al., 2022, Penegakan Hukum di Indonesia, Unisri Press.
Andrie Irawan dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2023, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing pada Perairan Indonesia, Jurnal Hukum Das Sollen, Volume 9 Nomor 2.
Bambang Waluyo, 2022, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika
Budi Pramono, 2021, Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, Scopindo Media Pustaka.
Chintia Bongga Salu dan Putu Angga Pratama Sukma, 2024, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing terhadap Warga Lokal, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 4 Nomor 02.
Ditpolairud Polda Bali, 2025, Penegakan hukum laut oleh Ditpolairud Polda Bali. Ditpolairud Polda Bali. https://ditpolairudpoldabali.com/penegakan-hukum-laut-oleh-ditpolairud-polda-bali/.
Eko Saputra, 2025, Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia, PT Mafy Media Literasi Indonesia.
Ertanto Kurniawan, M. Syahrul Borman, dan Nur Handayati, 2025, Penegakan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Terlibat dalam Kejahatan Perompakan Kapal di Wilayah Laut Indonesia, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 5 Nomor 05.
Gamal Abdul Nasser, Mohammad Ekaputra, dan Sutiarnoto Sutiarnoto, 2025, Penegakan Hukum terhadap Nakhoda Kapal yang Tidak Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 13 Nomor 1.
Haeril, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, 2023, Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 5 Nomor 2.
I Made Kariyasa, 2024, Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Penerbit P4I. Nunung Mahmudah, 2022, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208.
Rai Iqsandri, 2022, Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Journal of Criminology and Justice, Volume 2 Nomor 2.
Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, 2025, Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern, Res Nullius Law Journal, Volume 7 Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168..
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.
