Implementasi Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Keywords:
Land registration, KJSB, Direct Community ApplicationAbstract
Land registration activities are not only carried out by the scope of employees of the Ministry of ATR/BPN. The Licensed Surveyor Services Office (KJSB) is a business entity that has received a work permit from the Minister of ATR/BPN to provide its services in the land sector. Direct applications from the public (PLM) are services provided by KJSB to the public to register land. In the Gianyar Regency area, the Gianyar Regency Land Office has the authority to verify and validate PLM services submitted by KJSB. This study aims to determine the implementation and what factors influence the implementation of PLM through KJSB at the Gianyar Regency Land Office. The research method used is empirical legal research by conducting direct interviews with the Head of the Survey and Mapping Section and the Head of KJSB. The results of this study regarding the implementation of PLM through KJSB at the Gianyar Regency Land Office are implemented through 5 (five) stages and there are success factors, inhibiting factors and harmony strategies in the implementation of PLM through KJSB at the Gianyar Regency Land Office.
References
Achamd Zaenuri, 2019, Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar), Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1.
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
Diana R. W. Napitupulu, 2022, Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya), UKI Press, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Handojo Dhanudibroto, 2025, Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan, Sibatik Journal, Volume 4 Nomor 7, E-ISSN 2809-8544.
Iman Jalaludin Rifai’I, et.al, 2023, Metode Penelitian Hukum, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
Irmawan Susastra dan Tri Reni Novita, 2023, Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah Antara Masyarakat Kotarih Dengan Pihak Perusahaan PT. SRA Kotarih Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2 Nomor 4, E-ISSN 2964-2620 P-ISSN 2986-1373.
L Ratrianto, F Murdapab dan R Widyawatib, 2022, Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jurnal Rekayasa Lampung (RJL), Volume 1 Nomor 1.
Lis Julianti dan I Made Sudirga, 2023, Implementasi Pengelolaan Tanah di Desa Adat Kerobokan Untuk Kegiatan Industri Pariwisata, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 12 Nomor 2, E-ISSN 2502-3101 P-ISSN 2302-528X.
Made Emy Andayani Citra dan I Made Sudirga, 2020, Eksistensi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mencegah Terbitnya Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 2 Nomor 1.
Mutia Balkis Winanda, Annisa Fikria Hasibuan dan Muhammad Ilham Maulana Batu Bara, 2023, Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembelajaran Terhadap Siswa/i MIN 1 Labuhanbatu Selatan, EFFECT: Jurnal Kajian Konseling, Volume 2 Nomor 2, P-ISSN: 2829-7407 E-ISSN: 2829-7377.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-300.PU.04.01/IV/2024 Tentang Surveyor Berlisensi.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
Putrika Isma Ayutasya, Dian Purwanti dan M. Rijal Amirulloh, 2020, Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Online, Jurnal Adiministrasi Publik, P-ISSN 2087-8923 E-ISSN 2549-9319.
Rahendro Jati, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang – Undang Yang Responsif, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 3, ISSN 2089-9009.
Setyo Anggono, 2019, Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali), Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
