Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT Dok) Oleh Polda Bali
Keywords:
Law Enforcement, Illegal Investment, Corporate Crime, PT Dana Oil Consortium, Bali Regional Police.Abstract
This research analyzes law enforcement against corporate illegal investment involving PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) within the Bali Regional Police jurisdiction. Utilizing an empirical legal method with a socio-legal perspective, this study evaluates investigative measures and factors inhibiting the legal process. Findings indicate that despite repressive efforts and inter-institutional coordination, primary obstacles include limited evidence, difficulties in asset tracing, and the vast distribution of victims. However, high legal awareness among victims serves as a significant supporting factor. The author recommends strengthening regulations and law enforcement capacity to address the complexities of corporate crime. This synergy is crucial to ensure legal certainty and public protection
References
Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Budiman, Raymond. 2021. Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham. Buku Elektronik. Fiandy, Nur Ikhsan. 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN. Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Fiandy, Nur Ikhsan. 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN. Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Gottschalk, Petter, dan Christopher Hamerton. 2024. Gendered Perspectives on Social License and Corporate Crime. Yogyakarta: Corporate Social License.
Kepolisian Daerah Bali. Resume Perkara Nomor: LP/B/181/IV/2022/SPKT/POLDA BALI. Dokumen resmi, 2022.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Liputan6.com. Kerugian investasi bodong tembus Rp 117 triliun dalam 10 tahun. 5 November 2021, https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus- rp117-triliun-dalam-10-tahun. Diakses 6 Agustus 2025.
Marzuki, P. M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id Waspadai Penawaran Investasi Ilegal. Diakses 13 Juli 2025.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048.
Perbawa, I. K. S. L. P. 2023. Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law. Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 12.
Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3, No. 1.
Soekanto, S. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. Recidive. Vol. 7. No. 2.
Sudirga, I Made. 2021. Kekuatan Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 3, Nomor 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, dan Julius Mandjo. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi Bodong (dalam Perjanjian Investor dengan Fx Family di Kec. Batudaa). Estudiente Law Journal. Vol.2, no. 3.
Wawancara dengan Aipda Dewa Putu Hendra W., S.H., M.H., selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali, 10 November 2025.
Wawancara dengan Iptu Putu Edi Sartika, S.H. selaku Panit 2 Subdit Ditreskrimum Polda Bali, pada tanggal 10 November 2025.
Yulianto dan Pratama. 2020. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 51 No. 3.
