KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI DESA SEDANG ABIANSEMAL
Keywords:
Kepastian Hukum, Perjanjian, Bagi hasilAbstract
Penelitian ini membahas kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal, merupakan penelitian yuridis empiris,hasil menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Sedang Abiansemal belum memenuhi standar kepastian hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepastian hukum termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya regulasi yang jelas dan tegas mengenai perjanjian bagi hasil. Masyarakat masih banyak yang mengandalkan perjanjian lisan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pengawasan, dan penciptaan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pertanian berkelanjutan di daerah tersebut.
References
Adiyanta F,C,S,2019, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro
Alif Muhammad ,”Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo jaya Kabupaten morowali”, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, 2015
Ariningsih Sari, Ni Luh. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara. Vol. 15. No. 1
Ayu N, Ria. Basuki P, Agung. Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal. Volume 6. Nomor 2
I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom. Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Peneyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Ruu Kuhp. Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 01, No. 01 September Tahun, 2021
Nurfitriani, Wilda. 2021. Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 7 No.1, 2021
Novita R.A & Prasetyo,S,A,B, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal
S. Ade Sevendra. 2020. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Penggarap di Kecamatan Mandah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020
Ria Ayu Novita, Ria Ayu.Prasetyo, Agung Basuki, Suparno.” Evektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil tanah Pertanian (tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”.Diponegoro Law Journal. Semarang: Universitas Diponegoro. 2017
Roha, Efa dkk. 2016. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan: Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat. Diponegoro Law Journal, Vol 5 No.3, 2016
Yogi Yasa Wedha, Made Hendra Wijaya, Kadek Apriliani. 2025. Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery). Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025. Doi https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484
Venita Vita Vabiola Wungow et al. 2021. Perjanjian Bagi Hasil untuk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Jurnal Lex Privatum, UNSRAT, 2021
