ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Keywords:
Tanah, Waris, Putusan PengadilanAbstract
Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.
References
Anom, I Gusti Ngurah; I Wayan Eka Artajaya. ‘Kekuatan Pembuktian Data Phisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali’ JEBLR, 1.1 (2021) < https://jeblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/issue/view/1130>
Asih, Ni Kadek Lila Arsa Sari; I Wayan Eka Artajaya, ‘ Kajian Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS)’, Jurnal Hukum Mahasiswa, 01. 02 (2021) https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2589>
Jessica Brenda Talumepa, ‘ Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia’, Lex Et Societatis, VIII.4 (2020) https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30907>
Krestianto, A. H., & Abadi, S. ‘Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat’ Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9.2 (2025) <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.10828>
Laili, F. ‘Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)’, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 5.1 (2015) <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/861>
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum (Mataram:Mataram University Press, 2020)
Nur, S. S., & Polontoh, H. M. Hak Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024)
Safrin Salam, ‘Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan’, Jurnal Crepido, 05.01 (2023) < https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>
Tarlin, T. ‘Kepastian Hukum Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan’ Journal of Innovation Research and Knowledge, 4.10 (2025) <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9761>
Yuli Ningtiyas, Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Pada Masyarakat Samin, Jurnal Kertha Semaya, 13.5 (2025) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/126676/59655>
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp
