URGENSI INFORMED CONSENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS
Keywords:
Keywords : informed consent, medical dispute, dispute resolutionAbstract
Informed consent in medical is a completeness, a necessity made by doctors before carrying out planned medical actions. The formulation of the problem in this study is how informed consent is regulated according to Indonesian law and why informed consent is important in medical dispute resolution. This research uses normative research methods with primary and secondary legal sources and uses statutory and conceptual approaches. The results showed that the regulation of informed consent according to Indonesian law is regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 concerning Approval of Medical Actions and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The position of informed consent in medical disputes functions doubly, namely from the doctor's side it is used as legal protection and a guarantee that the patient understands and agrees to the actions to be taken and from the patient's side as a manifestation of the right to self-determination which includes the right to obtain complete information about the benefits and risks of medical decisions taken.
References
Buku
Hanafiah, Muhammad Jusuf & Amir
Amri. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC, 2019.
Muchtar, Marsudi. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
Siregar, Rospita Adelina, Hukum Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
Jurnal
Andini, Irwansyah Irwansyah, Assyifa Deswita, dan Zahra Andini. "Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 954-959: 1-12
Budiman, Haris, Erga Yuhandra, dan Lutfi Imam Taufik. "Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 15, no. 01 (2024): 13- 24.
Karni, Desy Permata, H. Iriansyah, and Yetti Yetti. "Kedudukan Dan Peran Dari Informed Consent Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 12213-12223.
Kikhau, Erlen Enjelita, Rudepel Petrus Leo, dan Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien." Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 6 (2023): 1-10.
Makasenggehe, Christiana Jullia. "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." LEX PRIVATUM 12, no. 1 (2023): 1- 10.Mayu, Abi dan Tongat, “Analisis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik.” Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif 6, (2024): 7.
Puspanegara, I. Gusti Ngurah Dwi, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, dan Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Konsep Reposisi Korban." JUSTISI 10.3 (2024): 627-639.
Samin, Herol Hansen. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif." Jurnal Ilmiah Research Student 1, no. 3 (2024): 1-15.
Sidi, Redyanto. "Kedudukan Informed consent Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 2 (2020): 214-219.
Sinaga, Niru Anita. "Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia."
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
, no. 2 (2021): 1-22.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
Peraturan Menteri Kesehatan 290/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran.
