TATA KELOLA DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Putu Eva Ditayani Antari Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Keywords: Watershed, Legal Regulation, Regional Autonomy

Abstract

This research aims to analyze and answer the problems of integrated watershed management in the Province of Bali. This research is descriptive, specifically intended to provide a clear description of the implementation of the rule of law in integrated watershed management in the Province of Bali. In terms of its purpose, this type of research is empirical legal research. Management of Watersheds whose river flow areas across regencies or cities need to be coordinated with the district or city government under the coordination of the provincial government in this case the governor, because the management of cross-regency and city watersheds is the authority of the governor. With the coordination and use of policies based on ecoregions, it will produce sustainable watershed management for the benefit of the community in terms of management arrangements from upstream to downstream can be carried out in full, through the stages of planning, implementation, monitoring and evaluation, and guidance and supervision.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Lahir di Kapal 18 Maret 1989, menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, bidang ilmu Hukum Pemerintahan.Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

Putu Eva Ditayani Antari, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Lahir di Denpasar 11 September 1989, menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, bidang ilmu Hukum Pemerintahan.Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

References

BUKU:

Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta.

Nasution, S. , 2006, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarwanto, Al. Sentot, 2014, Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor.

MAKALAH:

Mochtar, Akil, “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah”, disampaikan pada Seminar Relations Between Governments at Central and Regional Level, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 21 Juli 2010.

JURNAL:

Sulastriyono, Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Akomodasi Pariwisata. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013.

Triana, Nita, Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 9 Nomor 2 Desember 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.