Jurnal Hukum Saraswati (JHS)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBUATAN ASUSILA YANG TERJADI SELAMA PENERBANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Joko Susanto, Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila bukan hal yang baru dalam dunia penerbangan, bahkan kejahatan asusila telah terjadi didalam pesawat selama penerbangan. Akan tetapi sebagian kejahatan perbuatan asusila selama penerbangan pada akhirnya banyak yang berakhir damai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah ketentuan pidana terhadap kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Penelitian ini akan berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 belum mengatur ketentuan pidana terhadap kejahatan perbuatan asusila selama penerbangan.

URGENSI PENANGGULANGAN PENGGELAPAN DANA DALAM SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSES INDONESIAN STANDARD (QRIS

Haifa Naza Venita, Ade Mahmud — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Penggelapan dana merupakan suatu tindakan ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan, menyelewengkan, atau menyalahgunakan dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tersebut. Memasuki era globalisasi dan perkembangan pesat di era modern ini, Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran semakin berkembang, termasuk penerapan standar QRIS di Indonesia. Namun, meningkatnya adopsi QRIS juga membawa risiko peningkatan praktik penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan penggelapan dana dalam konteks QRIS, dengan fokus pada upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus-kasus yang teridentifikasi. Metode penelitian ini mencakup analisis kebijakan dan regulasi terkait QRIS, Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi integritas dan keamanan sistem pembayaran QRIS di Indonesia.

DISKURSUS ATAS MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

Alasman Mpesau — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Terhadap calon kepala daerah, yang statusnya sebagai mantan terpidana dan sedang menjadi terpidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan diatur secara rinci pelaksanaannya pada Pasal (4) ayat (1) huruf (f) dan ayat (2a) PKPU 1/2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Namun oleh Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten memperbolehkan calon kepala daerah tersebut berstatus terpidana. Kasus ini terjadi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara mendalami studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti Undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan beberapa pendekatan mainstream yang biasa digunakan dalam kajian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang mantan narapidana korupsi yang belum menjalani hukuman selama 5 tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sehingga harus didiskualifikasi dari peserta pemilihan kepala daerah. Begitu juga dengan status terpidana juga tidak memenuhi syarat untuk calon kepala daerah sehingga harus didiskualifikasi.

PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL

Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Bali adalah pariwisata berdasarkan pariwisata budaya Bali yang berlandaskan atas ajaran-ajaran Agama Hindu. Belum adanya regulasi lengkap dan komprehensif dalam mengatur wisata spiritual di bali yang dapat memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata spiritual menempatkan Desa Adat di Bali dan Hukum Adat Bali sebagai garda terdepan dalam perlindungan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan lingkungan desa adat setempat.

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach), Pendekatan Budaya(The Culture Approach), dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach).

Peran Desa Adat Sangeh adalah sebagai main character dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata pancoran solas taman mumbul sehingga perannya sangat strategis untuk mempromosikan dan menata kelola objek wisata tersebut guna untuk meningkatkan perekonomian desa, disamping itu desa adat sangeh juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama disamping. Sedangkan, peran hukum adat dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul adalah sebagai pengendali arus pariwisata. hukum adat yang dijawantahkan dalam bentuk awig-awig desa adat dan pararem memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak, disamping itu juga dapat untuk melestarikan kesakralan dan kelestarian budaya dan alam tempat wisata spiritual.

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ADAT BALI

I Wayan Eka Artajaya, Ni Made Dhea Nanda Emalia — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pencarian artikel melalui berbagai database dan kata kunci terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur melalui lembaga peradilan yang berwenang. Proses pengajuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, melibatkan kedua orang tua dan persidangan di Pengadilan Agama. Namun, masih terjadi banyak perkawinan di bawah umur tanpa pengajuan, terutama di Desa Blahkiuh, disebabkan tekanan sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan ketidaksesuaian budaya hukum. Akibat hukumnya mencakup pelanggaran undang-undang, dampak biologis, psikologis, sosial, dan perilaku penyimpangan seksual, dengan risiko kesehatan, ketidakmatangan emosional, kesulitan pendidikan dan karir, risiko perceraian yang tinggi, dan tanggung jawab finansial yang berat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur di masa mendatang.Top of Form

BAGAIMANA MENGGUNAKAN TEORI LEGAL SISTEM DALAM MENGHARMONISASIKAN DESA WISATA DENGAN PERLINDUNGAN ALAM DI BALI

Made Hendra Wijaya, Yogi Yasa Wedha — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Pembahasan dalam artikel ini mengenai menggunakan teori legal system dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali, yang bertujuan menemukan metode dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan keberadaan pelestarian lingkungan alam di Bali, dikarenakan tidak banyak yang membahas mengenai harmonisasi antara keberadaan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, namun pembahasan ini sangatlah menarik dengan semakin populernya perkembangan desa wisata di Bali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teori legal sistem sebagai pendekatan dengan cara menganalisis harmonisasi struktur hukumnya yang berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan antara lembaga yang mengatur pariwisata dengan lembaga yang mengatur pelestarian lingkungan dan pengelola desa wisata, menganalisis harmonisasi substansi hukum yang berkaitan dengan pengaturan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, menganalisis harmonisasi budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan dan nilai-niai masyarakat.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU DIGITAL BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA

Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan hak yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Pelanggaran hak cipta, khususnya penyebaran buku digital bajakan, sering terjadi di Indonesia. Data dari Business Software Alliance (BSA) menunjukkan tingkat pembajakan software mencapai 87% di Indonesia, dengan konsekuensi yang merugikan inovasi, lapangan kerja, kreativitas, dan pendapatan negara. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan seputar kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan buku digital bajakan, faktor-faktor yang menyulitkan perlindungan hukum di kalangan mahasiswa, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan yuridis normatif. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya 2,4% mahasiswa yang sadar akan hukum yang mengatur buku digital bajakan, sementara sebagian besar belum menyadari konsekuensi hukum dan merasa kurang terlindungi. Faktor pendorong penggunaan buku digital bajakan antara lain opsi legal yang mahal, kemudahan akses, dan kurangnya kesadaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan merugikan pemegang hak cipta dan industri kreatif. Edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hukum hak cipta. Saran yang diajukan melibatkan peningkatan edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan promosi model bisnis yang adil dan legal dalam distribusi buku digital.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online

I Nyoman Budiana, I Gede Gatot Kasmariadi — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

law enforcement officers. Trials usually held face-to-face in the courtroom have changed to online via video conference due to the implementation of health protocols to maintain distance. The defendant and the defendant's legal advisor in several cases refused online trials. The problem in this research is the strength of evidence and legal certainty of the defendant's testimony in online trials. There are several things that form the basis, including the Criminal Procedure Code, criminal case evidence, criminal law evidentiary theory, legal certainty theory and online trials. This research chooses to use normative juridical research methods through a statutory approach (The Statute Approach). Legal materials come from secondary data collected using the Snow Balls Method and then sorted into primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are that the evidence of the defendant's statement provided electronically has the same strength as an offline trial and the legal certainty of the defendant's statement in the online trial is guaranteed by statutory regulations. Online meetings provide an expanded interpretation of space that is not limited to direct physical face-to-face meetings but also face-to-face in cyber/virtual worlds, not limited by distance and place. The laws and regulations governing the Supreme Court provide space to establish Supreme Court Regulations to regulate Criminal Procedure Law when these provisions are not yet regulated in the Criminal Code.

KEKUATAN PEMBUKTIAN SISTEM PENANDATANGANAN ELEKTRONIK PADA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK

I Made Sudirga — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari sistem keperdataan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generali, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan

PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT DIGITAL NOMADS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Putu Lantika Oka Permadhi — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0800

Digital nomad merupakan salah satu hal yang menarik dari digital tourism, dikarenakan dimana seseorang mampu membangun suatu kultur kerja tanpa harus ke tempat kerjanya bahkan bisa sembari untuk berlibur sehingga terdapat kesinambungan dengan sistem remote working yang saat ini semakin luas. sebuah problematika dimana hal ini yang seharusnya para warga negara asing yang datang ke Bali menjadikan suatu peningkatan pendapatan oleh masyarakat namun dengan adanya pergeseran akibat para digital nomad yang saat ini menjadikan bali sebagai tempat kerja untuk menghasilkan pendapatan dirinya sendiri. Dengan hal tersebut, permasalahan yang dikaji yaitu problematika hukum terkait digital nomads ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil pembahasannya berkaitan dengan problematika hukum digital nomad yang ada di Indonesia dilihat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kehadiran digital nomad. Sehingga untuk dapat melihat keberadaan dan eksistensi dari digital nomad perlu dikaji lebih dalam terkait dari aspek hukum dari digital nomad yaitu adanya hubungan kerja, pekerja lepas dan pemanfaatan teknologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan tindakan atau peristiwa hukumnya