Jurnal Hukum Saraswati

PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL

Anak Agung Mayun Widiastiti Utami — 2024-10-07

Wisata Spiritual adalah salah satu bukti Pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata berdasarkan pariwisata budaya Bali yang berlandaskan atas ajaran-ajaran Agama Hindu. Belum adanya regulasi lengkap dan komprehensif dalam mengatur wisata spiritual di bali yang dapat memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata spiritual menempatkan Desa Adat di Bali dan Hukum Adat Bali sebagai garda terdepan dalam perlindungan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan lingkungan desa adat setempat. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach), Pendekatan Budaya(The Culture Approach), dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Peran Desa Adat Sangeh adalah sebagai main character dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata pancoran solas taman mumbul sehingga perannya sangat strategis untuk mempromosikan dan menata kelola objek wisata tersebut guna untuk meningkatkan perekonomian desa, disamping itu desa adat sangeh juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama disamping. Sedangkan, peran hukum adat dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul adalah sebagai pengendali arus pariwisata. hukum adat yang dijawantahkan dalam bentuk awig-awig desa adat dan pararem memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak, disamping itu juga dapat untuk melestarikan kesakralan dan kelestarian budaya dan alam tempat wisata spiritual.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Irwan Effendi — 2024-10-07

Jaminan atas terlaksananya hak-hak tertentu yang diatur didalam pasal UU PSK tidak adanya penjelasan bagaimana untuk melaksanakan peraturan dan memberikan hak-hak yang tercantum dan termuat dalam pasal 5 tersebut, sehingga mengakibatkan saksi tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan didepan pengadilan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun perlindungan hukum bagi saksi pelaku Justice Collaborator terhadap tindak pidana korupsi dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat untuk memberi keamanan pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksianya dipengadilan. Hukuman yang diberikan pada saksi pelaku Justice Collaborator terhadap tindak pidana korupsi yaitu hakim mampu memikirikan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainya yang menjadi tersangka, Serta pemberian perlakuan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama dan mendapatkan penanganan secara khusus pula dalam penahanan, pemeriksaan berkas dan keamanan disaat memberikan kesaksian. Perlindungan bagi saksi pelaku dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat memberi keamananan kepada pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksianya dipengadilan. hakim mampu memikirikan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainya yang menjadi tersangka dan memberikan penanganan yang berbeda.

PERANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HUKUM

Kadek Frediandrika Adnantara — 2024-10-07

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang berkonflik dengan hukum. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang terkena sanksi hukum. Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan penyimpangan kesetaraan di hadapan hukum. Akses terhadap bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Dalam konteks ini, pusat Bantuan Hukum berperan penting dalam memperjuangkan hak – hak masyarakat mampu dan tidak mampu, meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya.Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang peran pusat bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu. Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif menjawab pertanyaan penelitian melalui dukungan empiris dari metode Perundang – Undangan dan metode analitis. Pusat Bantuan Hukum mempunyai peranan penting dalam penerapan Hukum di Pengadilan, khususnya dalam membantu dan/atau menjalankan kewenangannya pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, serta pada proses Peninjauan Kembali Persidangan hingga selesainya perkara. perkara atau keputusan akhir hakim.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILU

Mochammad Sukedi — 2024-10-07

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur tata pemerintahan Indonesia, dengan menekankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Tulisan ini membahas pentingnya pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai wujud demokrasi, serta kerangka hukum yang mengatur pemilu di Indonesia. Selain itu, tulisan ini mengeksplorasi yurisdiksi MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, dengan menyoroti peran evolusi MK dalam menegakkan konstitusionalisme dan memastikan proses demokratis. Tulisan ini membahas pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian, yaitu normatif yuridis, yang berfokus pada sumber-sumber hukum dan analisis doktrinal. Secara keseluruhan, abstrak ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan penelitian, metodologi, dan temuan kunci mengenai peran MK dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari — 2024-10-07

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya. Istilah tanggung gugat ialah suatu bentuk pertanggungjawaban akibat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. Salah satu hal yang harus menjadi pertanggungjawaban pemerintah yaitu kegagalan pelindungan data pribadi warga

729

negara Indonesia pada insiden dibobolnya Pusat Data Nasional akibat lemahnya sistem pertahanan nasional. Penelitian ini membahas perihal sanksi hukum yang dapat diterapkan pada pemerintah serta implikasi adanya sanksi tersebut dalam dunia hukum di Indonesia. Metodologi yang peneliti gunakan ialah metodologi penelitian ilmu hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana hasil disajikan dengan teknik deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan kebaruan fakta hukum dalam bidang pelindungan data. Dapat disimpulkan, sanksi yang diberikan dalam lingkup tanggung jawab jabatan pemerintah dalam kegagalan pelindungan data pribadi yaitu berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, sedangkan dari perspektif tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi secara perdata atau pidana. Keberadaan sanksi hukum pelindungan data pribadi (UU PDP, UU ITE) telah menciptakan suasana hukum yang pasti, namun peraturan tersebut belum efektif dalam mencegah gempuran berbagai jenis risiko multi diverse dunia siber.

Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Kadek Apriliani — 2024-10-07

Penelitian ini mengkaji UU Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi peserta dalam perselisihan menggunakan metode normatif. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian peraturan Tapera dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tapera dirancang untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, kebijakan ini dikritik karena membebani pekerja dengan potongan gaji yang signifikan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Perlindungan hukum bagi peserta, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan transparan, sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan dalam pelaksanaan Tapera diperlukan untuk mencapai tujuan perumahan nasional yang adil dan merata.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM BANK DALAM LELANG HARTA WARISAN SEBAGAI JAMINAN DENGAN HAK TANGGUNGAN PERSPEKTIF KEADILAN

I Gusti Ngurah Anom — 2024-10-07

Peranan bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terutama bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan bisnis tetapi terkendala dengan kurangnya modal yang dimiliki, sehingga memerlukan adanya bantuan dana untuk kelancaran bisnisnya. Sesuai denga Undang-Undang Republik Indonesia No:10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengisyaratkan dalam pemberian kredit kepada masyarakat hendaknya diperhatikan unsur 5 C yaitu Capacity, Collateral, Caracter, Capital dan Condition of Economic. Untuk menjamin adanya keselamatan pengembalian kredit pada bank, maka debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan (Collateral) pada bank, sehingga apabila debitur tidak mampu untuk

755

mengembalikan hutangnya, maka benda jaminan tersebut akan dijual/dilelang. Dalam melaksanakan pelelangan benda jaminan sering timbul sengketa antara bank dengan pihak debitur, apalagi si debitur yang menandatangani perjanjian kredit sudah meninggal dan harta warisan yang ditinggalkan sudah menjadi jaminan di bank yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Debitur sering berdalih bahwa tindakan lelang yang dilakukan oleh bank merupakan perbuatan melawan hokum, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar No:1299/Pdt.G/2024/PN.DPS. Permasalahan yang dibahas adalah apakah pengajuan lelang oleh bank terhadap harta jaminan hutang merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian bagaimanakah perlindungan keadilan ahli waris terhadap harta warisan sebagai jaminan hutang yang dilelang oleh bank. Methode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hokum bagi si debitur apabila benda jaminannya dilelang adalah dengan mengembalikan sisa hasil lelang benda jaminan kepada debitur apabila masih ada sisa setelah dikurangi semua kewajiban yang dimiliki debitur. Lelang yang dilakukan oleh pihak bank terhadap benda jaminan yang dimiliki oleh debitur tidak merupakan perbuatan melawan hokum karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

TINJAUAN YURIDIS TANTANGAN CROWDFUNDING DALAM RANGKA UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI

Ni Putu Yuliana Kemalasari — 2024-10-07

Peer to Peer Lending (P2PL) telah menjadi fenomena dalam dunia finansial di Indonesia, memberikan kemudahan akses pendanaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, layanan ini juga membawa risiko seperti kejahatan finansial dan pelanggaran privasi data. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji perjanjian kontrak dalam P2PL, terutama dalam hal keadilan dan keamanan hukum bagi kedua belah pihak. Artikel ini mengusulkan analisis terhadap kontrak baku dalam P2PL, menelusuri kerangka hukumnya, dan membahas implikasinya terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, artikel ini juga menyoroti risiko kejahatan dalam P2PL, termasuk peran penyelenggara ilegal dan pelanggaran privasi data. Dengan memperhatikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur layanan finansial berbasis teknologi, penelitian ini menawarkan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam menjaga integritas dan keamanan layanan P2PL di Indonesia

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama — 2024-10-07

Abstrak

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah sangat lazim meskipun pada masing-masing daerah adat, terdapat berbagai macam tata cara dan sistem yang berbeda. Dalam beberapa kasus, anak angkat memutuskan sama sekali hubungannya dengan orang tua kandung, dan di lain tempat ada pula yang tetap mendapatkan hak unruk menyambung hubungan dengan orang tua biologisnya. Pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Di dalam perkembangannya pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tata cara adat pengangkatan anak menurut Perspektif Hukum Adat Bali serta kedudukan anak angkat terkait harta warisan orang tuanya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR TIDAK BERITIKAD BAIK

Syarifah Rohmatulloh — 2024-10-07

Perlindungan terhadap pihak debitor sangat penting dilakukan, guna untuk menjamin suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan ini diterbitkan guna untuk memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta memenuhi kepentingan usaha dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang perusahaan. Selain itu dalam hal ini mengatur terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam subyek kepailitan. Namun terkadang peraturan yang ada tidak diterapkan dengan baik sehingga efektivitas dari suatu peraturan yang ada tidak berlaku maksimal. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih maksimal untuk mencapai suatu tujuan hukum yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat mengatasi permasalahan terkait debitor yang dipailitkan. Insolvency test menjadi satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitor yang masih memiliki solvabilitas baik dan beritikad baik.