Jurnal Hukum Saraswati

ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg)

I Nyoman Budiana — 2025-04-25

Kajian ini menggambarkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg yang mengacu kepada penerapan sanksi serta prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang pertama yakni ketentuan sanksi terhadap anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya akhir dan dilakukan terpisah dengan penjara dewasa. Kedua, upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif dan diversi jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga, berlakunya diversi pada putusan hakim dinilai belum maksimal karena dari semua pelaku hanya satu yang mendapatkan sanksi. Hakim dalam penyusunan putusan pengadilan hendaknya berpegangan pada konsep, prinsip, dan dasar-dasar dari keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan atau perbaikan para pihak.

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PADA UNIT USAHA DESA ADAT (BAGA UTSAHA PADRUEN DESA ADAT) DALAM PERSPETIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ida Bagus Brahma Kusuma — 2025-04-25

Indonesia sebagai negara penduduk terbesar ke-5 di dunia, Indonesia memiliki Angkatan kerja yang sangat besar.Dinamika tenaga kerja sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam karena sebagai besar penduduk di Indonesia sudah beralih, yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani tetapi sekarang lebih banyak yang bekerja di sektor industry yang sering kali menimbulkan banyak masalah yang tidak ada ujungnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa “Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan terkait dilematika pekerja dengan konsep ngayah dalam perlungan terhadap upah pekerja di unti usaha desa adat baga utsaha padruen desa adat? hal ini timbul dari fenomena dilematika antara konsep ngayah dengan perspektif undang-undang ketenagakerjaan. Konsep ngayah menjadi hal yang sangat prinsip oleh masyarakat adat dengan dasar nilai yang tulus iklas yang tentu wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap usaha yang dikerjakan menghasilkan dalam hal ini usaha baga utsaha padruen desa adat yang membawahi wisata desa adat dengan pengelolaan desa adat itu sendiri

KONSEP COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM

Putu Angga Pratama Sukma — 2025-04-25

Konsep courtroom television pernah dilangsungkan di Indonesia tetapi tidak secara utuh. Pelaksanaan courtroom television dalam peradilan pidana masih adanya pro dan kontra yang tentunya dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum dan melakukan pengawasan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Keabsahan courtroom television dari aspek yuridis dari adanya asas terbuka untuk umum, terbukanya persidangan ini pada dasarnya Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya penegakan nomocracy yang betul-betul dapat dilaksanakan secara objektif. Konsep courtroom television atau televisi ruang sidang merupakan penyiaran secara utuh dan langsung (live) yang diliput oleh pers pada ruang ruang sidang dengan seperangkat perlengkapan media elektronik dengan cara broadcasting, untuk mengalihkan dan memfokuskan perhatian kepada seluruh subjek (Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa dan Saksi atau Ahli) tanpa adanya ulasan atau komentar. Persidangan terbuka untuk umum, lahir dari adanya prinsip due process of law yang tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia.

FEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Wayan Pariawan — 2025-04-25

Pertambangan ilegal merupakan suatu kegiatan pemanfaat sumber daya alam mineral yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal di wilayah hukum Polda Bali, serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana tambang illegal di wilayah hukum Polda Bali belum efektif karena masih ditemukan banyak kasus pertambangan illegal setiap tahunnya. Adapun hambatan yang dihadapi seperti adanya backup dari oknum yang tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kelembagaan Di Indonesia

Moch. David Herdiansyah — 2025-04-25

Penelitian ini menganalisis peran dan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga integritas dan etika Hakim Konstitusi di Indonesia. Meskipun MKMK telah memiliki legitimasi melalui PMK Nomor 1 Tahun 2023, kajian mendalam tentang posisinya dalam sistem kelembagaan negara masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK berperan sebagai badan quasi judicial yang menangani pelanggaran kode etik hakim konstitusi, serta sebagai lembaga penunjang negara yang mendukung pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi MKMK untuk memastikan fungsinya yang optimal sesuai prinsip negara hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR ATAS UTANG BARU YANG TIMBUL DARI GAGALNYA GOING CONCERN TANPA IZIN HAKIM PENGAWAS

Vinsensius Jala — 2025-04-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pertanggungjawaban debitor atas utang baru yang timbul dari gagalnya going concern tanpa izin hakim pengawas. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, selanjutnya dalam menjawab permasalahan penelitian didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa debitor pailit yang melakukan tindakan melanjutkan perusahaan (going concern) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailan dan PKPU yakni tanpa adanya izin dari hakim pengawas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka debitor pailit yang melanjutkan perusahaan (going concern) tanpa izin hakim pengawas bertanggungjawab atas pelunasan semua utang baru yang timbul setelah melanjutkan perusahaan (going concern) secara tidah sah.

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Kadek Dwi Marta Prandika — 2025-04-25

Berkembangnya kenakalan remaja dan tindak pidana yang sangat signifikan pada saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor sosial-ekonomi, faktor keluarga (broken home), faktor pergaulan, faktor lingkungan dan perkembangan teknologi yang pesat. Selain faktor yang tertera diatas hal yang paling mendasar, sehingga anak dengan mudah melakukan kenakalan remaja, dimana dalam kondisi saat ini anak jarang diberikan suatu pemahaman terkait dengan akibat-akibat yang akan timbul. Selain itu, faktor yang mempengaruhi terkait dengan kebijakan yang meringankan dan peran pemerintah serta aparat yang ada masih ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Tindakan yang dilakukan anak tidak serta merta berasal dari dalam diri sang anak, hal ini juga timbul dari faktor lingkungan dan pergaulan sehingga tindak kejahatan akan dengan mudah

terjadi di kalangan anak-anak. Dari tindakan yang dilakukan juga akan timbul sanksi atau proses pemidanaan yang dimana untuk memberikan efek jera kepada anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis.Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENERAPAN POLA KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI: IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN TAHANAN

Anak Agung Gede Bhaskara — 2025-04-25

Pada era modernisasi, banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat indonesia yang selalu berujung pada proses pengadilan untuk menyatakan bersalah atau tidak, dengan dinyatakan bersalah harus diberikan suatu hukuman yang salah satu bentuknya kehilangan kebebasan dengan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita terkait adanya kerusuhan, peredaran gelap narboka maupun pelarian yang dilakukan oleh warga binaan atau tahanan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan pelayanan kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yaitu dengan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu juga dalam pelayanan tersebut.dilakukan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan dengan layanan pendaftaran kunjungan secara online dan sistem antrian kunjungan untuk menghindari penumpukan pengunjung pada waktu yang bersamaan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terkait dengan pola penerapan kunjungan berbasis online pada Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli dilihat dalam implikasinya terhadap pengelolaan tahanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan penelitian data primer, Analisa menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk memunculkan suatu realitas dari fenomena tersebut. Hasil pembahasannya Penerapan pola kunjungan berbasis online di lembaga pemasyarakatan membawa berbagai implikasi bagi pengelolaan tahanan, beberapa implikasi utamanya yaitu 1) Pengelolaan keamanan dan pengawasan, 2) Logistik dan infrastruktur teknologi, 3) Manajemen waktu dan sumber daya, 4) Aspek hukum dan privasi 5) Dampak sosial dan psikologis serta 6) Evaluasi dan penyesuaian kebijakan

PERAN PENGADILAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Paska Riando Purba — 2025-04-25

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran zatas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada anak.Anak-anak yang takut menceritakan kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelakuuntuk melakukan tindakan berikutnya. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pengadilan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam Pemberian Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Perlindungan Hukum yang diberikan pengadilan adalah adalah Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi

Pengaturan Integrasi Kearifan Lokal dalam Penataan Lingkungan di Provinsi Bali

A.A. Kt. Sudiana — 2025-04-25

Membangun pola sistem penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan ADS yang berbasis kearifan lokal tersebut, adalah upaya mengintegrasikan antara tatanan kultural (cultural order) dengan tatanan struktural (structural order) dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan pembangunan ekonomi di Bali tidak boleh mengabaikan kearifan lokal yang mempunyai peran penting sebagai tatanan lingkungan, seperti falsafah Tri Hita Karana (mengatur tiga hubungan yang harmonis yaitu; hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam). Ketiga unsur kerangka agama Hindu tersebut menjadi jiwa kebudayaan Bali (sebagai aspek-aspek kearifan lokal), antara lain menegaskan bahwa akulturasi antara kebudayaan Bali lokal dengan agama dan kebudayaan Hindu yang melahirkan Bali tradisional. Dengan penerapan sanksi adat dalam awig-awig dan sanksi hukum dari negara yang dilakukan secara terpadu, tegas, dan konsisten. Berlandaskan pada ragam bentuk kearifan lokal yaitu; Desa Pakraman, Awig-Awig, Falsafah Tri Hita Karana, Tempat Suci (Pura), Mitos Lelipi Selahan Bukit/Wong Samar, Upacara Wana Kertib/Tumpek Wariga, dan Kepercayaan Animisme, yang digunakan sebagai perangkat Penataan lingkungan di Provinsi Bali