PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Jaminan atas terlaksananya hak-hak tertentu yang diatur didalam pasal UU PSK tidak adanya penjelasan bagaimana untuk melaksanakan peraturan dan memberikan hak-hak yang tercantum dan termuat dalam pasal 5 tersebut, sehingga mengakibatkan saksi tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan didepan pengadilan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun perlindungan hukum bagi saksi pelaku Justice Collaborator terhadap tindak pidana korupsi dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat untuk memberi keamanan pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksianya dipengadilan. Hukuman yang diberikan pada saksi pelaku Justice Collaborator terhadap tindak pidana korupsi yaitu hakim mampu memikirikan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainya yang menjadi tersangka, Serta pemberian perlakuan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama dan mendapatkan penanganan secara khusus pula dalam penahanan, pemeriksaan berkas dan keamanan disaat memberikan kesaksian. Perlindungan bagi saksi pelaku dapat dipandang sangatlah diperlukan, mengingat memberi keamananan kepada pelaku itu sendiri disaat memberikan keterangan dan kesaksianya dipengadilan. hakim mampu memikirikan kembali sanksi pidananya berupa pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hukuman berupa pidana kurungan paling sedikit diantara terdakwa lainya yang menjadi tersangka dan memberikan penanganan yang berbeda.