Tinjauan Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Berdasarkan PP 55 Tahun 2022 di Kota Batam
DOI:
https://doi.org/10.36733/juara.v16i1.9880Keywords:
Compliance, Government Regulation 55 of 2022, Knowledge, MSMEs, UnderstandingAbstract
Taxes are a primary source of government revenue and play a crucial role in supporting development and public welfare. Indonesia implements a self-assessment system that requires taxpayers to be aware of and comply with their tax obligations independently. This study aims to determine the level of knowledge and understanding of MSMEs in the South Batam Pratama Tax Office (KPP Pratama) working area regarding MSME tax policies, specifically those stipulated in Government Regulation Number 55 of 2022, and their impact on taxpayer compliance. The research method used was a qualitative approach with primary and secondary data through interviews, literature review, and analysis of tax data from the South Batam Pratama Tax Office using data triangulation techniques. The results indicate that most MSMEs still have limited knowledge and understanding of tax obligations and the latest policies. Lack of outreach and access to information are the main factors contributing to this low level of understanding. The implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 has resulted in a decrease in MSME income tax payments and the number of taxpayers paying and reporting taxes, although the turnover limit incentive is considered to encourage tax awareness and compliance among MSMEs.
Downloads
References
Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2257–2274.
Hariankepri.com. (2024). UMKM di Kepri Tumbuh Subur Hingga 146 Ribu Unit, Kota Batam Paling Banyak. Hariankepri.Com. https://www.hariankepri.com/umkm-di-kepri-tumbuh-subur-hingga-146-ribu-unit-kota-batam-paling-banyak/
Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 4(1), 98-112.
Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika, 3(01), 2016–2019.
Melati, W.P. (2023). Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. DJKN Kementerian Keuangan, 23 April.
Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(25), 512–528.
Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Journal Of Accounting, 2(2).
Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Paradigma, 11(02), 89–101.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Granit.
Pemerintah Indonesia. (2008). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara: Jakarta
Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424. Sekretariat Negara: Jakarta
Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6214. Sekretariat Negara: Jakarta
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619. Sekretariat Negara: Jakarta
Pemerintah Indonesia. (2021). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6736. Sekretariat Negara: Jakarta
Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6836. Sekretariat Negara: Jakarta
Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Aspirasi, 8(1).
Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan. Jurnal Pajak & Bisnis, 4(1), 56–63.
Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah NO. 23 Tahun 2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(4), 1687–1704.
Resmi, S. (2022). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11). Yogyakarta: Salemba Empat.
Rusmini, M. E., Cahyono, D. N., Putri, K., Afkarina, I., Aprilia, P., Taufiq, A., Lestari, D. P., Silvia, K. J., Misrul, & Firmanda, B. A. (2023). Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 12(1), 59–75.
Soemitro, R. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.
Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. AKUNESA, 1(1).
Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Prilian Muhammad Fajar, Budiasih Widiastuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
