PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  • I Gusti Ngurah Anom Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
  • I Wayan Eka Artajaya Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Keywords: Perlindungan Hukum, Perempuan, Perkawinan dengan simbul keris

Abstract

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.

References

BUKU

Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cetakan Keempat, Rineka Cipta

Brugink J.J.H ,1999, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arief Sidartha, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009).

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Penerbit Bandar Maju

Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, 2000, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang, Universitas Diponogoro.

Lestawi Nengah, 1999, Hukum Adat, Surabaya, Paramitha.

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Soetoyo Prawirohamidjojo. R, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Bandun.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2005, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta.

Windia Wayan P., 2017, Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya, Denpasar, Aksara Bali.

Windia P. Wayan dan Sudantra Ketut, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Cetakan Pertama, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Windia Wayan P., 2009, Perkawinan Pada Gelehang di Bali, Udayana University Press Windia Wayan P., 2014, Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaian, Denpasar, Udayana University Press.

Wiana Ketut dan Rakasantri, 2004, Kasta dalam Hindu, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung.

JURNAL

Lali Yogantara, 2015, Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Denpasar, Lembaga Penelitian dan Pengembangan pada masyarakat Institut Dharma Negeri Indonesia

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat UndangUndang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dna-secaraumum-adalah.html

Published
2019-09-30
How to Cite
Anom, I. G. N., & Artajaya, I. W. E. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2), 179-204. Retrieved from http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/656