VILLAGE FUNDING POLICY FOR RURAL DEVELOPMENT AND THEIR PROBLEMS

  • I Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa Universitas Mahasaraswati Denpasar 80118, Indonesia
Keywords: The Village Funds, Policy and the problem

Abstract

The Village Act In Indonesia has placed the village as the spearhead of development and the improvement of people's welfare. Villages are given sufficient authority and resources to manage their potential to improve the economy and welfare of the people. So it is necessary to continuously improve the policies, both the comprehensive policies and regulations, the pattern of accountability, and the institution of Trustees and supervisors in the use of the village funds.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Books
Handoko, Hani, T. 1995. Manajemen. Edisi 2. CetakanKesembilan. BPFE. Yogyakarta, PROCEEDING The 9th International Conference of Rural Research and Planning Group
21 Universitas Mahasaraswati Denpasar, July 6-8, 2018, Bali-Indonesia
Mustopadidjaja. AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. CetakanPertama. PerumPercetakan Negara RI. Jakarta.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Perspektif Rancangan Peneltian. Cetakan I. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah CetakanKedua.C.V. Fokusmedia. Bandung.
--------------, Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
-------------, Kajian Kebijakan Publik, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat II Lembaga Administrasi Negara RI, 2007

2. Articles
Loekman, Soetrisno. 1988. Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri. dalamMajalahPrisma No.1. LP3ES. Jakarta.
Sri, Edi, Swasono, 1988. Top- Down dan Bottom-Up yang Harmonis :Kunci Kemandirian Wilayah. Dalam Majalah Prisma No.1. LP3ES. Jakarta.
Sri Mulyani, Buku Pintar Dana Desa, KementrianKeuangan RI, Jakarta 2017.

3. Acts
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, Penerbit CITRA UMBARA, 2001
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. www.bappenas.go.id
Published
2019-02-22